Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

d. Melakukan pengawasan terhadap peradilan local (The Local People’s
Courts)
e. Memberikan pendapat atau nasihat hukum.
Berbeda dengan Indonesia, Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung
RRC dilakukan oleh NPC, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Hakim
Agung oleh The Standing Committee of The National People’s Congress.
Sedangkan untuk pengangkatan Ketua pengadilan local ( Local People’s
Courts) ditingkat Provinsi oleh Local People’s Congress tingkat provinsi dan
pengangkatan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Lokal (Local People’s
Congress) dilakukan oleh The Standing Committee of a local People’s
Congress tingkat provinsi (Pasal 11 UU Hakim RRC). Demikian halnya
pengangkatan Ketua Pengadilan lokal di tingkat Kabupaten dilakukan oleh
Local People’s Congress tingkat Kabupaten dan pengangkatan Wakil Ketua
dan Hakim di tingkat Kabupaten dilakukan oleh The Standing of a local
People’s Congress tingkat Kabupaten. Sungguhpun demikian kedudukan
hakim sama dengan pegawai negeri bukan sebagai pejabat negara, dan
sistem penggajiannya disamakan dengan pegawai negeri.
Mahkamah Agung RRC menetapkan sistem kamar, yang terdiri dari:
1. Kamar Pidana; 2. Kamar Perdata; 3. Kamar Administrasi; 4. Kamar
Pengawasan. Ada juga satuan kerja pendukung yaitu: 1. Kantor Registrasi
Perkara; 2. Kantor Kompensasi Negara dan Biro Eksekusi Putusan. Kamar
Pidana menangani 5 jenis perkara. Hukuman tertinggi bagi pelaku tindak
pidana korupsi adalah hukuman mati dan yang terendah adalah hukuman
penjara 3 (tiga) tahun ke bawah. Hukuman mati diberlakukan bagi
pelaku tindak pidana korupsi yang bernilai besar, akan tetapi pada saat,
pengadilan sudah jarang menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor.
Kamar perdata menangani: a) pelanggaran terhadap hak perorangan,
pelanggaran terhadap harta benda, pelanggaran dalam rumah tangga/
pernikahan, pelanggaran terhadap cara memperoleh keuntungan secara
tidak sah/property; b) sengketa perjanjian perdagangan/bisnis; c) sengketa
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan d). sengketa dagang/maritim.
Kamar Administrasi menangani: a). perselisihan hubungan industrial; b).
sengketa partai politik; c). sengketa antara rakyat dengan pemerintah (tata
usaha negara) dan d). sengketa pajak. Kamar pengawasan membidangi
pengawasan perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan di luar tugas.
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
340 BAGIAN 9