Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011 - Pembaruan ...

Kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala
yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka
ke pengadilan. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian
illegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang disurvei) yang
hidup di bawah garis kemiskinan.
Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses pengadilan
adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan
ongkos transportasi dari dan ke pengadilan. Kendala lainnya adalah
kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara.
Buku Cate Sumner memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan
layanan keadilan terhadap masyarakat miskin, yaitu: peningkatan
anggaran prodeo, penyediaan informasi yang jelas dan seragam
mengenai prosedur berperkara secara prodeo, peningkatan
pelaksanaan sidang keliling dan penaikan anggaran sidang keliling,
penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara dan
peningkatan pelayanan publik (client service).
Mahkamah Agung kemudian memberikan respon cepat atas temuan
dan rekomendasi penelitian di atas. Anggaran untuk fasilitas prodeo
dan sidang keliling ditingkatkan. Pada tahun 2007, anggaran untuk
prodeo dan sidang keliling adalah sebesar Rp1 miliar. Pada tahun
2008, negara secara signifikan meningkatkan anggaran untuk sektor ini
menjadi sebesar Rp30 miliar.
Peningkatan anggaran untuk sidang keliling dan perkara prodeo ini
memberikan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap
keadilan bagi orang-orang miskin dan mereka yang tinggal di wilayah
terpencil. Biaya perkara yang umumnya dibayar oleh para pihak
digunakan untuk biaya pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi,
dan juga biaya administrasi persidangan.
Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2011 mendapat respon
positif dari para pencari keadilan. Pada tahun 2011, Ditjen Badilag
menargetkan pelaksanaan sidang keliling di 273 lokasi. Data terakhir,
hingga bulan Desember 2011, menunjukkan bahwa sidang keliling
Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011
BAGIAN 3
119