Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 93Kolaborasi Menyelesaikan KonflikDari uraian diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Petalangan telah memilikikearifan lokal terkait dengan pelestarian sumberdaya hutan. Karena itupenduduk Desa Segati menyatakan bahwa kawasan lindung atau hutankonservasi yang ada dalam konsesi PT RAPP adalah hutan yang harus dijagakeberlangsungannya. Masyarakat berharap bahwa hutan konservasi dapatmemberi manfaat kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.Namun, akses warga untuk masuk ke dalam hutan konservasi milik PT RAPPcukup sulit. Penjagaan dari perusahaan sangat ketat, meskipun masyarakathanya berniat mengambil tanaman obat yang tumbuh di hutan konservasi. Disisi lain, perusahaan secara legal memiliki izin konsesi dan mencadangkan arealini sebagai areal KPPN (Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah) dan green belt.Ini memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat adat. Konflik dan salingklaim terhadap kawasan hutan alam tersisa tersebut harus diselesaikan agarmasyarakat dan perusahaan merasa nyaman.Berawal dari keluhan perusahaan terhadap konflik yang terus-menerus,penduduk dan perusahaan mengalami kerugian. Kecurigaan masyarakat akanperusahaan sudah sangat tinggi. Sebaliknya, perusahaan menggunakan aspeklegalitas dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat.Sebagai anggota FKKM, PT RAPP berdasarkan statuta memiliki hak untukmendapatkan fasilitasi konflik dari FKKM. Perusahaan, sebagai pihakyang memiliki kepentingan berbeda tajam dengan masyarakat, tidak dapatmenyelesaikan konflik. FKKM sebagai forum yang multipihak dan memilikitujuan memediasi konflik hutan berkewajiban untuk menyelesaikan konflik.FKKM dan perusahaan sepakat untuk mengembangkan kegiatan pengelolaanhutan untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan dengan masyarakat.FKKM Riau dan PT RAPP kemudian menginisiasi program kolaborasi dalampengelolaan hutan konservasi antara perusahaan dengan masyarakat tempatan.FKKM sebagai tim independen dianggap bisa menjadi mediator antara keduapihak tersebut. Tujuannya agar hutan konservasi yang secara legal dimiliki olehperusahaan dapat dimanfaatkan sebatas pada hasil hutan non-kayu. Wargatidak diperbolehkan mengambil kayu untuk mendukung perekonomian. Halyang penting lainnya bahwa fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem