Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 143Watala. Perdebatan terhadap komoditas kopi yang bukan merupakan tanamankehutanan, mendapatkan dukungan dari ICRAF. Berdasarkan hasil penelitianlembaga itu, kopi merupakan tanaman yang mampu menahan tekanan erosi.Dan untuk sedimentasi juga masih di bawah ambang batas.Dalam prosesnya, pemerintah kabupaten pun memberi kesempatan kepadamasyarakat dengan menyediakan ruang untuk dapat berdiskusi dan berdialogsecara rutin. Bahkan pemerintah kabupaten tak jarang turut serta beraktivitasdalam penguatan kelembagaan kelompok HKm.Tantangan lain adalah kebijakan HKm yang kurang proaktif terkaitpencadangan areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan. Sesuai SK Menhut No.31 Tahun 2001, untuk mendapat izin HKm, terlebih dahulu mesti dikeluarkanSK Menhut Tentang Pencadangan Areal Kerja HKm. Selama 2001 hingga2006, tidak mudah untuk mendapat SK Menhut untuk pencadangan areal kerjaHKm. Sehingga izin HKm cenderung menjadi stagnan. Namun, PemerintahKabupaten Lampung Barat melakukan terobosan untuk memperoleh izinHKm. Tim Dishut Lampung Barat, bersama kelompok masyarakat, LSM,dan peneliti, berkunjung ke Bupati Lampung Barat untuk mensosialisasikankeberadaan kelompok masyarakat petani hutan yang bergantung pada kawasanhutan negara. Tim juga menyampaikan kegiatan-kegiatan positif kelompok danmanfaatnya serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.Bupati kemudian mendukung gerakan pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan hutan. Ini diwujudkan dengan menerbitkan izin HKm sementaraselama lima tahun kepada kelompok masyarakat sekitar hutan. TermasukKMPH Rigis Jaya II. Pemberian izin HKm ini membatasi areal kerja yangdikelola masyarakat agar tidak meluas pada areal kawasan yang belum tersentuh.Izin HKm juga dipandang sebagai penghargaan bagi masyarakat yang bersediamembantu pada aspek pengamanan hutan, kelestarian hutan alam, kelestarianflora dan fauna di kawasan serta rehabilitasi lahan kawasan, khususnya padaareal kerja HKm.Pemenuhan syarat-syarat mendapatkan izin ini cukup berat bagi kelompok,karena keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Peningkatan kapasitas kelompokdilakukan secara cepat melalui praktik lapang (learning by doing). Namun padabagian tertentu, seperti digitasi peta sketsa areal kerja HKm berkoordinat,belum dapat dilakukan oleh masyarakat. Termasuk peta digitasi dengan skala