11.07.2015 Views

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 | Bunga Rampai <strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong> 2011dan potensi hutan adat di TTS, gerakan kehutanan masyarakat dapat menjadisemangat baru guna menekan laju degredasi hutan dan lahan. Model kehutananmasyarakat yang dapat dikembangkan menjadi Laboratarium <strong>Kehutanan</strong><strong>Masyarakat</strong>, disesuaikan dengan karakteristik dan tipologi daerah beserta aspeksosial ekonomi dan budaya. Prioritas pengembangan <strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong>adalah kepastian ruang kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur setempat.Sehingga dapat merangsang para pihak lain dalam mengembangkan tatakelola hutan.Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman saling keterkaitan danketerpaduan antara kegiatan kehutanan, pangan, perkebunan yang mempunyaifungsi dan manfaat ekonomi, sosial serta ekologi yang mempertimbangkankarakter sosial budaya dan biofisik setempat. Strategi untuk meningkatkanruang kelola masyarakat melalui kemitraan pengembangan dan pengelolaan<strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong>. Strategi ini memadukan berbagai sektor yangberkepentingan untuk melihat peluang <strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong> sebagai jembatanprogram lintas sektor. Potensi kearifan lokal masyarakat sangat mendesak untukdigerakkan untuk merevitalisasi semangat kolaborasi di antara banyak pihak.Tantangan <strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong> di NTTPembangunan kehutanan Indonesia bertujuan agar penyelenggaraan kehutanandiperuntukan bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.Namun visi tersebut telah menabrak realitas. Dari 219,9 juta populasiIndonesia, sebanyak 48,8 juta jiwa tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan.Dari jumlah itu, sekitar 10, 2 juta jiwa tergolong miskin yang amat tergantungsecara ekonomi dan sosial (RPJP <strong>Kehutanan</strong> Tahun 2006-2025, Dephut 2006).Upaya yang diambil pemerintah untuk menurunkan jumlah pendudukmiskin ini melalui penerbitan aturan dan kebijakan yang mendukung visimulia tersebut. Namun, sejauhmana kebijakan tersebut mampu mewujudkankemaslahatan manusia? Atau justru menimbulkan ketidakpastian? Sudah banyakhukum atau kebijakan yang diterbitkan. Dari undang-undang, peraturanpemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah. Kenyataannya,degradasi sumberdaya alam, ketidakpastian pengelolaan dan konflik masihterjadi di mana-mana. Persoalan siapa yang berhak mengontrol dan mengelolahutan dan kawasan hutan negara, telah menimbulkan tafsir yang beragam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!