Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

56 | Bunga Rampai Kehutanan Masyarakat 2011lemah. Apalagi masalah ini tidak diatur secara tegas hak-haknya dalam Undang-Undang Kehutanan. Ditambah lagi, pemerintah daerah belum memiliki inisiatifuntuk membangun model pengelolaan hutan Mukim sebagai dukungan denganpengakuan haknya sebagai masyarakat adat dalam sistem perundang undangan.Selain itu muncul kekhawatiran bahwa pengakuan hutan Mukim berdampakpada terancamnya ekosistem hutan. Kekhawatiran ini muncul karenakapasitas masyarakat dianggap belum memadai untuk mengelola dankemungkinan terjadinya penguasaan hutan menjadi hak milik. Sebaliknya,di pihak pemerintah muncul kekhawatiran bahwa pengakuan hak ini akanmenghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghambat prosesinvestasi.Dalam proses penyusunan dokumen usulan Hutan Mukim, beberapa tantanganyang dihadapi antara lain: terbatasnya kapasitas perangkat Mukim danmasyarakat dalam melakukan pemetaan; munculnya kekhawatiran perangkatdesa bahwa hutan di wilayahnya telah diambil hak pengelolaannya oleh Mukim;adanya kekhawatiran masyarakat bahwa lahan cadangan akan semakin sempitdengan penguasaan oleh mukim; menurunnya kepercayaan Mukim danperangkat Mukim karena proses yang terputus di antara serangkaian tahapantahapanpelaksanaan di lapangan.Sementara tantangan yang berkembangan selama proses pemetaan danpembuatan dokumen usulan Hutan Mukim adalah perbedaan persepsi dariberbagai kalangan. Beberapa pihak tidak sepaham tentang lokasi HutanMukim, bahkan ada yang berpendapat bahwa seluruh hutan di wilayah Mukimmerupakan Hutan Mukim atau Hutan Ulayat. Ada pandangan bahwa HutanMukim merupakan milik Mukim sehingga Mukim berkuasa penuh terhadaphutan tersebut. Sebaliknya, ada kalangan yang berpendapat bahwa pengusulanHutan Mukim yang dilakukan akan mengurangi kedaulatan Hutan Mukim.Pendapat ini didukung kecurigaan bahwa proses yang dilakukan ini merupakanpesanan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Sebagian kalangan malahmenilai pengusulan Hutan Mukim memiliki dasar hukum yang lemah karenasecara faktual sulit ditemukan kelembagaan adat maupun aturan adat yangmendukung.