Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Usulan Pengakuan HutanMukim di Aceh, SebuahPengalaman PraktisOleh: Syaifuddin, Drs. Anwar Ibrahim dan Satriyo Hadi 3Bagi masyarakat adat Aceh, hutan menjadi bagian yang tidak terlepaskandari kehidupan adat mereka. Sejarah telah membuktikan, kearifantradisional yang dipraktikkan masyarakat mampu menjaga kelestarian hutanAceh. Meski sempat dihapuskan oleh kebijakan pemerintah, kelembagaan adatyang diwariskan para leluhur (indatu) masih tetap terjaga. Aturan-aturan adatmasih dijadikan pegangan kuat bagi sebagian masyarakat dalam menjalankankehidupannya. Masih kuatnya kehidupan adat tersebut tercermin darisemboyan kehidupan bermasyarakat. “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bakSyiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana.” Dalam bahasaIndonesia artinya, adat dari Sultan, hukum dari Ulama, qanun dari PutriPahang, reusam dari Laksamana. Wilayah hutan menjadi teritorial hak adat(hutan ulayat) untuk menjalankan kehidupan adatnya menggunakan standar siuro jak wo (sehari perjalanan pergi dan pulang). Pengelolaan dan pemanfaatanhutan di Aceh dilakukan berdasarkan hukum dan aturan dalam mukim.Sejarah, Mukim dan MasyarakatBila di beberapa daerah menggunakan sistem desa, yang terdiri dari beberapadusun, di Aceh dikenal dengan sistem mukim. Mukim adalah kesatuanmasyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapaGampong 4 yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.3 Ketiganya adalah anggota Perkumpulan Resourcing Indigeneus Communities forNature’s Management (Rincong).4 Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasipemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang