11.07.2015 Views

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

144 | Bunga Rampai <strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong> 2011sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini menjadi tanggungjawab pemerintahkabupaten untuk memfasilitasi. Namun ini akhirnya harus dilimpahkanseutuhnya pada masyarakat untuk berswadaya dan pihak ketiga yang dapatmendukung. Sebab, anggaran daerah belum dapat mendukung penyelenggaraanHKm. Sehingga biaya untuk pra-kondisi dan pemenuhan syarat perolehanizin sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat dan pihak ketiga. Termasukdalam pengawalan proses paska pengajuan izin HKm ke Bupati, konsultasiantara masyarakat dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.Kunjungan mereka ke lokasi untuk proses verifikasi areal kerja HKm maupunmonitoring dan evaluasi HKm.Belum meratanya kapasitas di tingkat kelompok membuat pengurus ataupersonal yang memiliki kemampuan kewalahan. Sebagian kerja dalampengelolaan lahan milik pengurus ikut terhambat. Untuk ini, peran pihak ketigasangat dibutuhkan untuk memotivasi perjuangan masyarakat agar kelestarianhutan dan kesejahteraan masyarakat harus tetap dilanjutkan. Juga upayamenularkan ilmu pada yang lain harus terus berjalan. Namun pendampinganpihak ketiga untuk penguatan kelembagaan kelompok tidak untuk selamanya,ada batasan waktu. Pendampingan hanya memberi bekal persiapan untukmenjalankan skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.Kewajiban-kewajiban bagi para pemegang IUPHKm menjadi hal baru yangdianggap lebih menyulitkan dibandingkan dalam proses pemenuhan izin HKm.Pemenuhan kewajiban itu tidak mungkin dipenuhi semuanya tanpa bantuanpemerintah dan pihak lain yang berkompeten. Mengacu Permenhut danPerdirjend tentang HKm, dalam memenuhi kewajibannya tersebut, seharusnyakelompok masyarakat mendapat dukungan dari Pemerintah setempat.Namun pemerintah kabupaten pun mengalami keterbatasan sumber dana dansumberdaya manusia. Begitu pula yang harus dijalani oleh KMPH Rigis JayaII. Ia tertatih-tatih untuk menjalankan semua proses dan menjalankan fungsikewajibannya.Tantangan berikutnya adalah pemasaran HHBK yang belum mendapatperhatian khusus dari pemerintah. Untuk meningkatkan nilai jual komoditasHHBK, kelompok petani secara swadaya mencoba membangun kerjasamadengan pihak swasta. Namun masih sebatas penjajakan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!