Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

More documents

Recommendations

Info

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 57Persoalan yang DihadapiPengusulan pengelolaan Hutan Mukim menghadapi sejumlah persoalan dilapangan. Di lembaga Mukim dan masyarakat belum tumbuh inisiatif untukmendapatkan kembali hak ulayat mereka dengan menggunakan mekanismemekanismelegal formal yang telah diberikan oleh undang-undang. Komunikasiyang intensif dengan perangkat Mukim dan tokoh masyarakat perlu dilakukanuntuk mengingatkan bahwa upaya-upaya ini harus dilakukan secara swadayaoleh Mukim setempat dan warganya. Sementara kehadiran pihak luar (LSM)hanya sebagai pendukung dengan keahlian dan pendanaan terbatas yangdimiliki. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa hak ulayat/hak adat/hutanMukim tersebut merupakan hak yang harus diminta sesuai dengan perundangundanganyang ada. Jika tidak diminta, maka hak tersebut tidak akandidapatkan. Selain membangun komunikasi intensif, peyebarluasan informasiberupa undang-undang dan bahan bacaan yang berkaitan dengan Mukim jugadilakukan.Upaya-upaya pengusulan pengakuan Hutan Mukim yang sedang dilakukanbelum menjadi kesadaran kolektif masyarakat namun masih menjadi kepedulianelit lembaga, tokoh masyarakat dan sekelompok masyarakat yang menyadaribahwa lembaga Mukim telah diakui dalam hukum positif sebagai lembaga adat.Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan secara aktif perangkatMukim, tokoh masyarakat dan masyarakat dalam seluruh rangkaian proses.Upaya-upaya yang dilakuan secara bersama akan memperbesar kemungkinanuntuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui proses ini diharapkanterbangun kesamaan pemahaman yang selanjutnya masing-masing pihak yangterlibat dapat berbagi informasi dengan masyarakat yang tidak mendapatkankesempatan untuk mengikuti kegiatan.Keterbatasan kapasitas lembaga Mukim untuk melakukan Pemetaan HutanMukim dan Pembuatan Dokumen Usulan Hutan Mukim menjadi masalahtersendiri. Karena itu, untuk mendukung pengembangan kapasitas lembagaMukim dilakukan serangkaian pelatihan fasilitator di tingkat Mukim untukmengaplikasikan panduan pemetaan yang digunakan. Fasilitator tersebutdirekrut dari kader-kader Mukim yang dipilih dari masing-masing gampong/desa. Selain itu perangkat Mukim diberikan kesempatan untuk memimpinseluruh rangkaian proses dan peran pihak luar hanya sebagai pendamping.
58 | Bunga Rampai Kehutanan Masyarakat 2011Di pihak pemerintah, komitmen pemerintah daerah dan pengambil kebijakanuntuk memberikan Pengakuan Hutan Mukim masih sangat rendah. Langkahmengatasi persoalan ini melalui komunikasi dan konsultasi dengan pihakPemeritah Kabupaten dan DPRK dalam peroses Pemetaan dan PenyusunanDokumen Usulan Hutan Mukim. Upaya menghimpun dukungan dari pihakluar seperti akademisi, jejaring NGO, LSM, Forum dan pihak lain terusdilakukan. Dukungan tersebut diupayakan dengan penyebarluasan informasimelalui konsultasi dan komunikasi, pelibatan dalam proses, lokakarya dandiskusi milis.Persoalan lain adalah pemerintah belum secara jelas dan tegas memberipengakuan terhadap Hutan Mukim dan Mukim diberikan hak pengelolaannya.Upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan usulan Hutan Mukim yangdisertai dokumen pendukung seperti yang menjadi prasyarat pengusulan hutandesa ke Bupati di masing-masing Kabupaten, dengan tembusan disampaikanke Menteri Kehutanan RI, Gubernur Aceh, DPR Aceh, DPR Kabupaten,Bappeda, Dinas Kehutanan dan Kecamatan. Namun sampai saat ini belummendapatkan jawaban.Sumber pendanaan yang minim telah menghambat upaya pengawalan prosesataupun menindaklanjuti inisiatif yang sudah dilakukan. Tidak adanya sumberpendanaan untuk melanjutkan kegiatan merupakan persoalan terbesar. Upayayang telah dicoba untuk mengatasi masalah pendanaan ini adalah denganmelakukan penggalangan dana dari berbagai sumber terus dilakukan baik dilokal, nasional maupun internasional.Pihak yang TerlibatPihak-pihak yang terlibat dalam Pemetaan dan Pengusulan Hutan Mukim di 4kabupaten di Aceh adalah:1. Asosiasi Imeum Mukim (Seurikat Mukim Aceh Jaya, Forum Mukim AcehBarat dan Forum Mukim Pidie). Asosiasi Imeum Mukim mempunyaiperan strategis dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan koordinasi dankomunikasi di tingkat Kabupaten dengan Pemerintah dan LembagaMukim.2. Lembaga Mukim: Mengorganisir dan memimpin pelaksanaan kegiatan dilapangan. Seluruh proses dibawah tanggung jawab Imeum Mukim.
Page 2 and 3:
KEHUTANAN MASYARAKATPengalaman dari
Page 4:
Daftar IsiKata PengantarvBagian I:H
Page 7 and 8:
Hutan Adat identik dengan keberadaa
Page 10 and 11:
Bagian IHutan Adat, Kukuhnya Kearif
Page 12 and 13:
Mutiara Hijau di Bumi Cendana,Penge
Page 14 and 15:
Kehutanan Masyarakat: Pengalaman da
Page 16 and 17: Kehutanan Masyarakat: Pengalaman da
Page 19: 10 | Bunga Rampai Kehutanan Masyara
Page 37 and 38: Pemetaan Hutan Adat Tomawakng Ompuk
Page 39 and 40: 30 | Bunga Rampai Kehutanan Masyara
Page 54 and 55: Usulan Pengakuan HutanMukim di Aceh
Page 72: Kehutanan Masyarakat: Pengalaman da
Page 75 and 76: Fasilitasi Hutan Kemitraan Sei Kuna
Page 94 and 95: Kolaborasi di Desa Segati:Menyelesa
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Membangun Kemitraan,Mengembangkan K
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Bagian IIIHKm & Hutan Desa, Mengura
Page 136 and 137:
Pengembangan HutanKemasyarakatan di
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 163 and 164:
Hutan Desa Campaga - Bantaeng, Sula
Page 165 and 166:
156 | Bunga Rampai Kehutanan Masyar
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
show all

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?