Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

162 | Bunga Rampai Kehutanan Masyarakat 2011ini memerlukan pendamping yang mewakili pemerintah atau lembaga lain yangmendukung promosi program Hutan Desa.Menurut Adam, staf LSM Jaring Emas Bantaeng, kawasan hutan seharusnyadikelola oleh rakyat. Bentuk pengelolaan ini dapat dilakukan melalui programHutan Desa. “Saat ini yang paling penting adalah bagaimana mengisi hakyang telah diberikan, jangan sampai hak yang didapat justru menjadi konflikbaru sesama masyarakat. Sehingga kepercayaan pemerintah kembali hilang,”ujar Adam.Pengelolaan hutan di Desa Labbo menjadi salah satu model. Berdasarkanrancangan aturan BUMDES, ada dua syarat utama bagi pengelola Hutan Desa:(1) mereka yang miskin, (2) tidak diperkenankan mengelola lebih dari 0,5 ha.Dua aturan utama ini menjadi landasan reformasi agraria di kawasan HutanDesa Labbo. Jika ada petani yang telanjur mengelola kawasan lebih dari 0,5ha, maka dilakukan dialog antara petani yang mengelola dengan para calonpetani baru.Lain desa, lain program. Di Desa Pattaneteang, penduduk berniatmengembangkan program microhydro yang mengandalkan sumber air dariHutan Desa. Untuk merealisasikan program ini diperlukan kelembagaanpembangunan dan pengaturan microhydro. Kapasitas masyarakat danpemerintah perlu ditingkatkan untuk tata kelola Hutan Desa tersebut.Ini menjadi tantangan bagi pegiat Kehutanan Masyarakat seperti Adamdan kawan-kawan. Selain memastikan sistem tata kelola Hutan Desa yangbermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, mereka harus merealisasikantuntutan lima desa tetangga. Desa-desa itu menginginkan kesetaraan hak untukmemperoleh hak kelola Hutan Desa. Ini membutuhkan komitmen dan kerjakeras dari semua pihak (multi stakeholder).Masyarakat tak dapat bekerja sendiri. Program pengelolaan berbasis masyarakatini membutuhkan kerjasama semua stakeholder. Selama jangka 2008 hinga2010, RECOFTC yang mendapat dukungan Ford Foundation, berperan aktifbersama stakeholder lain mendukung rencana program ini melalui penguatankapasitas masyarakat lokal dan aparat Pemerintah Kabupaten. Programpendampingan masyarakat ini harus tetap dilanjutkan dan didukung stakeholderyang terlibat, sesuai posisi dan peranan masing-masing. Sebab, programpengelolaan Hutan Desa ini membutuhkan payung kebijakan, pendanaan,