Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 552. Belum semua Mukim memiliki struktur kelembagaan yang lengkap,khususnya Panglima Uteun,3. Belum semua Mukim dan perangkat Mukim memahami tugas dankewenangannya telah diakui secara resmi oleh Pemerintah,4. Sulitnya mencari pelaku sejarah yang memahami persis sistem pengelolaanhutan Mukim di masa lalu,5. Mulai hilang dan kurang ditaatinya aturan-aturan adat yang berkaitandengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan,6. Sulit menentukan batasan kawasan Hutan Mukim. Terlebih lagi, Qanuntentang Mukim menyatakan, “Hutan Ulayat adalah hutan sejauh sehariperjalanan pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh memungutdan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencaridan Imuem Mukim.”Sementara tantangan yang terkait legalitas adalah munculnya keraguan banyakpihak untuk pengakuan Hutan Mukim karena merupakan istilah lokal Acehdan hanya terdapat di Aceh. Sebagian masyarakat menganggap bahwa hutanadat dapat dijadikan hak milik. Sementara, perangkat Mukim dan masyarakatkurang memahami hak-hak Mukim sebagai masyarakat adat. Masyarakat jugabelum sepenuhnya memahami definisi hutan adat dalam konteks hutan negarasehingga mereka belum mengerti mekanisme yang telah diatur oleh pemerintahuntuk membuat usulan Pengakuan Hutan Adat. Sebagian masyarakat apatisterhadap kapasitas lembaga Mukim karena selama ini masyarakat adat kurangmendapatkan tempat dalam sistem pengelolaan hutan oleh negara.Disamping itu, pengakuan Hutan Mukim dalam Qanun Mukim tidak diikutidengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan yang lain di tingkat masyarakat.Qanun Mukim juga tidak disertai dengan pengaturan hak-hak Mukimberkaitan dengan hutan dalam qanun-qanun yang berkaitan dengan PengelolaanSumberdaya Alam.Usaha membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupatenjuga menghadapi banyak tantangan. Seperti, munculnya kekhawatiranbahwa pengakuan hutan Mukim ini akan bertentangan dengan perundangundanganyang berada di atasnya. Sementara, aparat pemerintah daerah kurangmemahami hak-hak masyarakat adat sehingga komitmen pemerintah untukmemberikan hak-hak Mukim untuk mengelola dan memanfaatkan hutan masih