11.07.2015 Views

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

46 | Bunga Rampai <strong>Kehutanan</strong> <strong>Masyarakat</strong> 2011Mukim sebagai sistem pemerintahan khas Aceh dimulai sejak masuknya Islamdi Aceh.Dalam sejarahnya, Mukim sebagai unit pemerintahan telah ada sejak zamanSultan Iskandar Muda, sejalan dengan perkembangan zaman mengalamipergeseran-pergeseran nilai yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan saat itu.Dinamika dan sejarah perkembangan sistem Mukim diuraikan dalam poin-poindi bawah ini.Masa Kesultanan Aceh. Lembaga Mukim termasuk dalam lima posisi pokokdalam jenjang struktur pemerintahan Kesultanan Aceh, yaitu secara berturutturut:(1) Sultan yang memimpin kerajaan dan wilayah taklukannya, sertamengkoordinir para Ulee Balang, (2) Panglima Sagoe yang membawahibeberapa daerah Ulee Balang, (3) Ulee Balang mengkoordinir beberapa Mukim,(4) Imeum Mukim yang membawahi beberapa gampong, dan (5) Geuchik yangmemimpin gampong.Masa Kolonial dan Kemerdekaan. Pada masa ini, keberadaan Mukim dalamtatanan kehidupan masyarakat Aceh tetap terpelihara dan diakui sejak zamankesultanan, lalu dilanjutkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda danJepang. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Mukim tetap diakui akantetapi tidak lagi berada di bawah Ulee Balang melainkan di bawah camat danmembawahi beberapa gampong.Masa Orde Baru. Di masa ini, terjadi sentralisasi dan penyeragaman strukturpemerintahan daerah hingga ke unit pemerintahan terkecil. Di Aceh, fungsidan kelembagaan Mukim dalam struktur pemerintahan formal dihapuskanlewat pemberlakuan Undang Undang No. 5 Tahun 1979 tentang PemerintahanDesa. Sejak itu Mukim tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan di Aceh.Penghapusan ini berdampak pada hilangnya pengakuan terhadap lembagaMukim dalam hukum formal. Desa dibentuk berdasarkan gampong-gampongyang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Mukim. Dengan demikianfungsi otonomi juga dipindahkan ke Desa.Meski dihapus dari sistem pemerintahan formal, keberadaan dan pengakuanterhadap Mukim tetap kuat dalam keseharian masyarakat. Fungsi Imeummenempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhakmenyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!