Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

16 | Bunga Rampai Kehutanan Masyarakat 2011dan tradisi lokal untuk membentuk kesepakatan dan sistem bersama bagipengelolaan yang berkelanjutan. Baik di tingkat desa maupun antar desayang menyangkut mekanisme kesepakatan dan aturan main tingkat desadan lembaga adat. Pada saat yang bersamaan, Lembaga Adat Desa akandifasilitasi untuk dapat mengeksplorasi serta mengembangkan berbagaisumber pendanaan mandiri yang lebih berkelanjutan. Kelembagaan yangkuat, tercermin dari praktik pengelolaan kelompok atau lembaga adat secarademokratis, merupakan keniscayaan.4. Melakukan penyiapan agenda kebijakan pendukung. Kegiatan konsultasipublik akan dilakukan dengan memaksimalkan Forum Parlemen TTSsebagai core institusi dalam mengembangkan inisiatif kebijakan daerah yangberjangka panjang. Sebagai bagian dari penguatan pemerintahan kehutananyang baik (good forest governance), selain Forum Parlemen, juga dilakukansejumlah konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait, misalnya DinasKehutanan, BPDAS, dan media massa. Bila perlu, melakukan konsultasikepada Bupati TTS guna memberikan pengakuan legal terhadap lembagaadat dan hak kelola Hutan Adat.5. Melakukan perencanaan teknis Hutan Adat TTS sebagai LaboratoriumKM. Perencanaan teknis berkaitan dengan penyepakatan sejumlah langkahdan tahapan kegiatan yang terkait dengan upaya konservasi dan rehabilitasihutan adat dengan berbagai kebijakan pemerintah setempat juga denganprogram Pemda. Di antaranya, program RHL, program cendana, tata arealhutan adat, dan sejumlah program kehutanan lainnya dari SKPD.6. Meningkatkan kapasitas (capacity building) lembaga-lembaga adat terkaitberbagai kebijakan, manajemen teknis kehutanan, pemberdayaan ekonomikelompok atau lembaga adat melalui pertemuan bulanan di daerah sasaran.Kegiatan ini diharapkan dapat merangsang kelompok masyarakat sasaranuntuk menumbuhkan kesadaran dalam wadah lembaga adat dengan tetapmempertajam pengetahuan mereka tentang cita-cita organisasi yang kuatdan mandiri.7. Serangkaian pertemuan internal FKKM, lobi dan negosiasi denganpemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi dan lembagalembagalain yang memiliki sumberdaya dalam perancangan ataupenyusunan kebijakan, anggaran dan pengembangan ekonomi kelompok/