Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 57Persoalan yang DihadapiPengusulan pengelolaan Hutan Mukim menghadapi sejumlah persoalan dilapangan. Di lembaga Mukim dan masyarakat belum tumbuh inisiatif untukmendapatkan kembali hak ulayat mereka dengan menggunakan mekanismemekanismelegal formal yang telah diberikan oleh undang-undang. Komunikasiyang intensif dengan perangkat Mukim dan tokoh masyarakat perlu dilakukanuntuk mengingatkan bahwa upaya-upaya ini harus dilakukan secara swadayaoleh Mukim setempat dan warganya. Sementara kehadiran pihak luar (LSM)hanya sebagai pendukung dengan keahlian dan pendanaan terbatas yangdimiliki. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa hak ulayat/hak adat/hutanMukim tersebut merupakan hak yang harus diminta sesuai dengan perundangundanganyang ada. Jika tidak diminta, maka hak tersebut tidak akandidapatkan. Selain membangun komunikasi intensif, peyebarluasan informasiberupa undang-undang dan bahan bacaan yang berkaitan dengan Mukim jugadilakukan.Upaya-upaya pengusulan pengakuan Hutan Mukim yang sedang dilakukanbelum menjadi kesadaran kolektif masyarakat namun masih menjadi kepedulianelit lembaga, tokoh masyarakat dan sekelompok masyarakat yang menyadaribahwa lembaga Mukim telah diakui dalam hukum positif sebagai lembaga adat.Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan secara aktif perangkatMukim, tokoh masyarakat dan masyarakat dalam seluruh rangkaian proses.Upaya-upaya yang dilakuan secara bersama akan memperbesar kemungkinanuntuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui proses ini diharapkanterbangun kesamaan pemahaman yang selanjutnya masing-masing pihak yangterlibat dapat berbagi informasi dengan masyarakat yang tidak mendapatkankesempatan untuk mengikuti kegiatan.Keterbatasan kapasitas lembaga Mukim untuk melakukan Pemetaan HutanMukim dan Pembuatan Dokumen Usulan Hutan Mukim menjadi masalahtersendiri. Karena itu, untuk mendukung pengembangan kapasitas lembagaMukim dilakukan serangkaian pelatihan fasilitator di tingkat Mukim untukmengaplikasikan panduan pemetaan yang digunakan. Fasilitator tersebutdirekrut dari kader-kader Mukim yang dipilih dari masing-masing gampong/desa. Selain itu perangkat Mukim diberikan kesempatan untuk memimpinseluruh rangkaian proses dan peran pihak luar hanya sebagai pendamping.