Membangun Kemitraan, Mengembangkan Kehutanan Masyarakat ...

Kehutanan Masyarakat: Pengalaman dari Lapangan | 6110–20 Fasilitator Masyarakat yang terlatih untuk proses Perencanaan danPemetaan.••Pemahaman tentang Hutan Mukim di tingkat masyarakat mulai terbangun.Proses-proses yang dibangun yang melibatkan masyarakat secara aktifberdampak pada penyebarluasan pemahaman kepada masyarakat tentanghak-hak masyarakat adat (Mukim) terhadap hutan. Perangkat Mukim danmasyarakat memahami bahwa sistem perundang-undangan telah mengakuilembaga Mukim sebagai Lembaga Adat dan masyarakat Aceh sebagaimasyarakat adat memiliki hak ulayat yang dijamin oleh Undang-undang.••Hutan Mukim menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilankeputusan. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Aceh Jaya, keberadaanHutan Mukim dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakanyang berkaitan dengan hutan. Mukim juga dilibatkan dalam penyelesaiansengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam diwilayahnya.••Mukim dilibatkan dalam pengambilan perencanaan dan pengambilankeputusan. Dalam pembahasan program REDD, Pemerintah Acehmelibatkan Mukim-mukim dalam kawasan Ulumasen. Dalam forum GCF(Governoors Climate Change Forum) satu side event telah diberikan untukmembahas dan menyampaikan aspirasi Mukim.••Hutan Mukim mulai dikenal secara luas di tingkat lokal, provinsi dannasional. Dalam forum-forum yang berkaitan dengan isu kehutanan,Mukim menjadi tokoh kunci yang mendapat kesempatan untuk hadirdalam forum tersebut.Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pengusulan Hutan Mukim di atasmendapat tanggapan positif sejumlah pihak. Dr. Taqwaddin Husein, SH, M.Hum., seorang akademisi Aceh menyambut positif upaya untuk memberipengakuan kepada Mukim ini. “Upaya ini sangat baik dan sangat penting. Padadasarnya seluruh prasyarat yang diharuskan oleh sistem perundang-undanganuntuk pengakuan masyarakat adat telah terpenuhi dalam sistem Mukim. Olehkarenanya keberadaan Mukim sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat takterbantahkan. Sehingga sudah seharusnya hak-hak Mukim dalam pengelolaanhutan sudah seharusnya didapatkan,” Taqwaddin menjelaskan.