PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report

PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)
19. PERPAJAKAN (lanjutan)
h. Lainnya (lanjutan)
Pada tanggal 4 November 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2008 (“PP 71/2008”) tentang
“perubahan ketiga atas PP No. 48/1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan
dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”. Peraturan ini mengatur penghasilan wajib
pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan
pajak yang bersifat final efektif tanggal 1 Januari 2009.
Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2008 menghasilkan tagihan
restitusi pajak penghasilan Perusahaan dan Anak Perusahaan masing-masing sebesar
Rp2.383.775 dan Rp8.064.215.
Pada bulan Januari 2009, Perusahaan menerima STP tanggal 21 Januari 2009 dari Kantor Pajak
sebesar Rp2.156.299 yang dikenakan pajak tambahan dan denda yang berkaitan dengan
pembayaran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun fiskal 2008. Jumlah ini telah dibayar oleh
Perusahaan pada tanggal 6 Oktober 2009. Perusahaan mengajukan keberatan atas STP tersebut.
Pada tanggal 16 Maret 2011, Kantor Pajak belum memberikan keputusan apapun terhadap
masalah tersebut.
Pada tanggal 6 Oktober 2010, Kantor Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) No 00018/206/08/054/10 kepada SCK yang berhubungan dengan tahun 2008 pajak
penghasilan badan, yang mengurangi kelebihan pembayaran sebesar Rp4.540.074 (termasuk
denda pajak sebesar Rp82.935) menjadi kurang bayar Rp986.792. Perusahaan mengajukan
keberatan atas SKPKB di atas. Pada tanggal 16 Maret 2011, Kantor Pajak belum memberikan
keputusan apapun terhadap masalah tersebut.
Pada tanggal 27 April 2010, Kantor Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
No.00046/406/08/415/10 untuk Anak Perusahaan, yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan
Badan tahun 2008, yang mengurangi tagihan restitusi pajak dari Rp7.712.443 menjadi
Rp4.879.131 (setelah mempertimbangkan denda dan bunga pajak sebesar Rp631.383). Sisa yang
tidak disetujui sebesar Rp2.958.137 dibebankan pada kegiatan operasi tahun 2010.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan belum
menyampaikan pajak penghasilan badan tahun 2010 kepada Kantor Pajak. Manajemen
Perusahaan menyatakan bahwa pajak penghasilan badan tahun 2010 akan dilaporkan
berdasarkan perhitungan di atas.
20. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA
Perusahaan dan Anak Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh
karyawan yang memenuhi persyaratan. Sampai dengan bulan Januari 2006, iuran Perusahaan untuk
dana pensiun dihitung sebesar 1% dari penghasilan dasar pensiun karyawan, sementara itu iuran
bulanan karyawan besarnya sama dengan 2,5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan.
Perusahaan juga mendaftarkan karyawan yang memenuhi persyaratan pada Program Pensiun
Manulife (MPP) sebagai tambahan program pensiun. Program pensiun tersebut dikelola oleh Dana
Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia (DPLK), yang pendiriannya telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Keuangan pada tanggal 17 Juni 2002. Mulai bulan Februari 2006, Perusahaan
telah memberhentikan sementara iurannya kepada DPLK dan MPP karena kecukupan dana untuk
membayar penarikan dalam jumlah besar. Perusahaan dan Anak Perusahaan memberikan tambahan
minimal imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret
2003 (UU Tenaga Kerja No. 13). Tambahan manfaat imbalan kerja sesuai UU Tenaga Kerja No. 13
tidak didanai.
49