PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report

PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
p. Imbalan kerja
Perusahaan dan Anak Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh
karyawan tetapnya dan telah mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan yang tidak didanai
berdasarkan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU Tenaga Kerja No. 13) dan
PSAK No. 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”. Imbalan atas UU Tenaga Kerja No. 13 tersebut telah
dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal
pensiun dari Dana Pensiun dengan manfaat yang diperoleh sesuai dengan UU tersebut setelah
dikurangi akumulasi imbalan kerja karyawan dan hasil investasi yang terkait. Jika manfaat program
pensiun iuran pasti kurang dari persyaratan yang ditetapkan Undang-undang, Perusahaan dan
Anak Perusahaan harus menyediakan kekurangannya.
Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya imbalan kerja berdasarkan UU Tenaga Kerja
No. 13 ditentukan dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial projected unit credit.
Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi
bersih keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui untuk setiap program pada akhir
tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada
tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian
aktuarial ini diakui selama rata-rata masa kerja karyawan dengan menggunakan metode garis
lurus. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang timbul akibat perubahan kewajiban imbalan kerja dari
program sebelumnya harus diamortisasi sampai imbalan kerja tersebut telah menjadi hak
karyawan.
q. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi
dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan
untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi
dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.
Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:
17
2010 2009
(Satuan Penuh) (Satuan Penuh)
1 Euro Eropa (Euro) 11.956 13.510
1 Dolar Amerika Serikat (US$) 8.991 9.400
1 Dolar Singapura (Sin$) 6.981 6.699
Transaksi dalam mata uang asing lainnya dianggap tidak signifikan.
r. Pajak penghasilan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tanggal 23 Maret 2002, penghasilan dari sewa pusat
niaga dikenakan pajak final sebesar 10%, kecuali untuk kontrak sewa yang ditandatangani
sebelum peraturan tersebut yang dikenakan pajak 6%. Pada tanggal 4 November 2008, Presiden
Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Peraturan
Pemerintah No. 71/2008 (PP No. 71/2008) tentang “perubahan ketiga atas PP No. 48/1994
mengenai pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”.
Peraturan ini mengatur, efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, penghasilan wajib pajak yang
berasal dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, akan dikenai pajak yang
bersifat final sebesar 5%.