20140303_MajalahDetik_118

nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR
Aziz Syamsuddin
Reno Esnir/antara foto
penahanan lima hari untuk penyidikan, kata
Abraham, juga menyulitkan, dan mustahil bagi
KPK untuk melakukan pemberkasan. Belum
lagi soal penyuapan atau gratifikasi yang tidak
masuk dalam delik tindak pidana korupsi di
RUU KUHAP.
“Kedua RUU ini sangat vital, maka pengkajiannya
juga harus mendalam dan tidak tergesagesa,”
ujarnya.
Sederet keberatan itulah yang mendorong
KPK menyurati Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada pertengahan
Februari lalu. Surat juga ditujukan kepada
Ketua DPR, pimpinan Komisi III DPR, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta
Panitia Kerja RUU KUHP dan RUU KUHAP
di DPR.
“Kalau pemerintah dan DPR ngotot,
berarti mereka tidak punya political will
terhadap pemberantasan korupsi,”
Abraham menuturkan.
Tidak hanya mengancam
keberadaan lembaga seperti
KPK, proses pembahasan dua
RUU itu juga dinilai terburuburu
karena dilakukan di pengujung masa tugas
anggota Dewan. Padahal RUU KUHP memuat
766 pasal dan RUU KUHAP 285 pasal, sehingga
total ada 1.051 pasal.
Direktur Program Transparency International
Indonesia Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan
waktu pembahasan RUU KUHP dan RUU KU-
HAP cuma sampai Mei mendatang, sebelum
DPR berganti dengan anggota periode berikutnya.
Pembahasannya juga tidak melibatkan banyak
pakar hukum dan lembaga lain, termasuk
KPK. “Dengan waktu mendesak, ditakutkan ini
akan menjadi produk loncatan politik,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin
tak membantah anggapan bahwa DPR berperan
mendorong pembahasan kedua RUU tersebut,
karena hal itu sesuai kesepakatan dengan
pemerintah serta surat amanat presiden
kepada DPR pada 31 Januari tahun lalu. Kendati
begitu, ia menolak jika Dewan dijadikan sasaran
protes.
Politikus Partai Golkar yang juga Ketua Panitia
Kerja RUU KUHP dan RUU KUHAP itu mempersilakan
mereka yang meminta penundaan
Majalah detik 3 - 9 maret 2014