20140303_MajalahDetik_118

interview
ketatanegaraan. Dua hal itu terpisah, tapi duaduanya
harus dikuasai oleh calon. Itu bukan
alternatif.
Artinya?
Ketatanegaraan adalah ahli hukum tata
negara. Sedangkan konstitusi meliputi segala
aspek kehidupan bangsa, karena dalam konstitusi
diatur tentang ideologi, sistem ekonomi,
Keputusan MK tidak bisa di-review dan bersifat
mengikat. Karena itu, hakim konstitusi tidak
boleh orang sembarangan.
Tap mendengarkan
pendidikan, serta pertahanan. Nah, kalau ada
review tentang undang-undang ekonomi, apakah
inline dengan Pasal 33 UUD 1945, lantas
siapa orang yang pantas melakukannya? Ya,
orang yang mengerti ekonomilah.
Hubungan kausalitas antara syarat itu
dan putusan MK?
Begini, keputusan presiden atau DPR bisa dianulir,
tapi keputusan MK tidak bisa di-review
dan bersifat mengikat. Tidak boleh diganggu.
Juga perkara yang masuk harus cepat diputuskan.
Soal impeachment misalnya. Kalau tidak
segera diputuskan, akan menjadi bola liar. Soal
undang-undang yang di-review misalnya, kalau
lama tidak diputuskan, akan berdampak pada
para pelaksana undang-undang, karena ragu.
Karena itu, hakim konstitusi tidak boleh orang
sembarangan.
Tapi apa sih arti istilah negarawan yang
Anda maksud?
Dulu, saat kami membahas (amendemen)
UUD 1945, tidak ada kata sepakat (tentang arti
negarawan itu). Kami berpendapat, nantilah
(istilah) itu dibahas dalam undang-undang.
Saya pernah dua kali menghubungi Pak Oetojo
Oesman (Menteri Kehakiman era Orde Baru)
untuk dicalonkan sebagai Ketua MK, tapi beliau
tidak tertarik karena itu memang lembaga
baru. Setelah itu, banyak orang yang menyebut-nyebut
nama saya, tapi juga tidak bersedia
karena saya belum sampai pada predikat itu.
Majalah detik 3 - 9 maret 2014