You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
interview<br />
DPR jangan lagi dicemooh (oleh masyarakat).<br />
Sebab, Akil Mochtar merupakan figur hasil<br />
seleksi DPR.<br />
Kedua, secara obyektif, DPR merasa perlu<br />
dengan hadirnya tim pakar. Sebab, bagaimanapun,<br />
selain persyaratan umum berupa sehat<br />
jasmani dan rohani, calon hakim konstitusi itu<br />
harus memenuhi beberapa persyaratan.<br />
rengga sancaya / detikfoto<br />
Tap mendengarkan<br />
Sejauh mana peran tim pakar dalam proses<br />
seleksi?<br />
Keberadaan tim pakar ini kan mengambil<br />
semangat salah satu isi dari perpu yang dibatalkan<br />
MK. Menurut saya, keberadaan tim ini<br />
bertujuan agar proses seleksi itu dilakukan secara<br />
obyektif dan transparan. Figur hasil seleksi<br />
Apa saja persyaratan itu?<br />
Secara kategoris ada tiga, yakni tentang rekam<br />
jejak. Dia harus adil, fair, dan lain sebagainya.<br />
Nah, itu harus ditelusuri, dilihat kiprahnya<br />
di masyarakat. Jika dia pengusaha, lawyer, atau<br />
pejabat, pernah atau tidak tersangkut masalah<br />
hukum.<br />
Kedua adalah negarawan. Dari seluruh institusi<br />
negara, hanya Mahkamah Konstitusi<br />
yang mensyaratkan predikat tersebut. Untuk<br />
menjadi presiden, hakim agung, anggota DPR,<br />
Panglima TNI, atau Kapolri, tidak ada syarat<br />
predikat negarawan. Kenapa untuk menjadi<br />
hakim konstitusi harus memenuhi predikat<br />
itu? Karena hasil putusan MK itu final dan<br />
mengikat. Ketiga, memahami konstitusi dan<br />
Majalah detik 3 - 9 maret 2014
Change language