20140303_MajalahDetik_118

menimpa Serli, 11 tahun, oleh keluarga salah satu anggota TNI di Bekasi
Timur pada November 2011, berhenti di kepolisian Bekasi Timur.
Menyimak contoh-contoh tersebut, akankah Dewan Perwakilan Rakyat dan
pemerintah terus menutup mata terhadap permasalahan PRT? Bukankah PRT
juga bisa dipastikan ada di tengah-tengah keluarga para anggota Dewan yang
terhormat dan para penyelenggara negara di berbagai tingkatan?
Faktanya, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003 tidak mengatur tentang PRT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur situasi kerja normatif PRT yang
menjamin hak-hak mereka sebagaimana pekerja lainnya.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT masuk dalam Program
Legislasi Nasional DPR sejak 2004, dan baru menjadi RUU prioritas Prolegnas
DPR 2010 setelah berkali-kali masyarakat sipil mendesaknya. Baru
pada 2012 RUU ini dibahas. Komisi IX DPR pun melakukan studi banding
ke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012 dan uji publik ke
daerah pada 27-28 Februari 2013.
Komisi IX DPR pada 25 Maret 2013 melakukan finalisasi RUU Perlindungan
PRT untuk diserahkan ke Badan Legislasi DPR guna dilakukan harmonisasi.
Sepertinya upaya Dewan periode ini maksimal sampai di situ. Sebab, hingga
masa sidang ketiga DPR 2013-2014, belum terjadi pembahasan kembali di
Badan Legislasi.