20140303_MajalahDetik_118

interview
hingga harus kita laksanakan. Karena hakim
konstitusi ini kan mengadili perkara hasil kerja
presiden dan DPR, jadi high philosophy. Karena
itu, martabatnya juga harus tinggi.
Terkait tafsir kewenangan MK mengadili
sengketa pemilu kepala daerah, apakah
masih harus seperti itu?
Mencari hakim konstitusi sebaiknya
jangan seperti menyeleksi orang yang
mencari kerja.
Itu perlu diskusi yang panjang. Mengapa
dulu kita menganggap pilkada bukan bagian
dari pemilu, karena dalam undang-undang
tidak ada istilah pilkada. Kepala daerah dipilih
secara demokratis. Presiden, wakil presiden,
DPR, DPRD, DPD dipilih secara langsung, pemilihan
umum, rezim pemilu.
Pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu.
Sementara itu, yang ditangani MK adalah
sengketa pemilu. Kenapa konstitusi tidak memasukkan
pemilihan kepala daerah ke rezim
pemilu, karena daerah itu kan otonom. Kita
harus menghargai asal-usul daerah.
Ada daerah yang tidak memiliki daerah tingkat
dua, misalnya DKI Jakarta. Atau ada daerah
khusus yang menetapkan syarat bahwa kepala
daerah harus memiliki latar belakang kultur
daerah itu, seperti Papua atau Yogyakarta,
Sultan.
Jadi kita memang sengaja mencantumkan
kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa
pemilu, bisa pilkada. Nah, kawan-kawan saat
membahas pemerintahan daerah rupanya
dimasukkan ke pilkada.
Beberapa akademisi senior enggan
mendaftar menjadi hakim konstitusi karena
beranggapan tidak adanya kepastian
soal fairness dan keadilan dalam proses
seleksi....
Kalau saya sebutkan syarat kenegarawanan
adalah mereka yang sudah tidak mengurusi
soal keduniaan, dan jabatan itu jabatan
terakhir bagi mereka, ya undanglah. Jadi me-
Majalah detik 3 - 9 maret 2014