Demokrasi dan Keamanan (Perdamaian)Oleh: Ikrar Nusa BhaktiPengantarTulisan ini secara singkat menggambarkan dan menganalisis kaitan antara demokrasi dankeamanan di Indonesia setelah reformasi bergulir sejak 21 Mei 1998. Dua konsep itu, demokrasidan keamanan, saling terkait. Tulisan ini dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama, mengulaspertautan antara demokrasi dan keamanan (perdamaian) dengan menelaah secara singkatkonsep demokrasi dan Tahapan Demokratisasi. Bagian kedua, merupakan kilasan sejarahpergulatan demokrasi di Indonesia. Bagian ketiga, menggambarkan tahapan demokratisasi diIndonesia sejak 21 Mei 1998. Bagian keempat menyajikan hubungan demokrasi, konflik dankeamanan di Indonesia yang menggambarkan konflik vertikal dan horizontal yang terjadi danperbedaan karakteristiknya; bentuk akomodasi (sistem, institusi, proses) politik sebagaimekanisme untuk mengurangi “potensi” konflik; dan persyaratan (teknis, organisasional) untukmemperkuat konsolidasi demokrasi di daerah konflik. Di bagian kelima, menggambarkan peranapa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil dalam upaya demokratisasi.Pertautan Demokrasi dan KeamananDemokrasi dan DemokratisasiDemokrasi sebagai sebuah konsep politik, diyakini John Stuart Mill dalam tulisannya berjudul OnRepresentative Government sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik . Mill menyatakanbahwa Pemerintahan Demokratik merupakan yang paling sesuai dengan premis-premis liberalyaitu: (i) tujuan utama dari politik ialah memberi kesempatan pada rakyat untuk menjadibertanggungjawab dan dewasa, (ii) mereka dapat melakukan ini apabila mereka ikut sertadalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, dan (iii) karena itu, meskipundespot atau raja yang bijaksana dan baik dapat membuat keputusan yang lebih baik atas namarakyat daripada bila keputusan itu dibuat oleh rakyat sendiri, demokrasi tetap lebih baik, karenamelalui ini mereka dapat membuat keputusan sendiri, salah dan benar. Lebih lanjut John StuartMill mengatakan demokrasi adalah suatu keadaan dalam mana warga negara yang memenuhisyarat memilih pada interval yang teratur, dari alternatif kandidat yang ada, orang yang akanmemiliki otoritas untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara. Dan karena demokrasi adalah“pemerintahan rakyat”, ada rasa bahwa semua warga negara akan terlibat secara aktif di antarapemilu memperdebatkan kebijakan-kebijakan alternatif dan pekerjaan penyusunan kebijakankebijakan.Persoalan seberapa besar mereka terlibat dan apakah mereka cukup terlibat, memang berbedadari satu negara demokrasi ke yang lainnya. Ini masih menjadi perdebatan akademik. Contohperdebatan itu antara lain ialah proposal untuk referendum, demokrasi di tempat kerja, dankaukus-kaukus warga negara. Demokrasi membutuhkan suatu persetujuan yang implisit darisemua kelompok yang berkonflik/bersaing di suatu negara untuk menerima kemungkinan bahwamereka akan kalah di dalam proses pembuatan kebijakan. Efeknya, ini membutuhkan suatupersetujuan di antara serikat-serikat buruh, korporasi, kelompok peternak, kaumenvironmentalis, vegetarian, penghobby motor, dan kelompok-kelompok lain untuk mengambilkesempatan pada hasil dari suatu proses umum pembuatan kebijakan dalam mana populasisecara keseluruhan memiliki suara yang menentukan. Setiap kelompok menerima kenyataanbahwa mereka sepatutnya terikat pada hasil akhir dan berharap mereka akan mendapatkan13
sesuatu dari proses itu. Inilah “Demokrasi Tawar Menawar.” Jika kita melihatnya dengan caraini, amat mudah untuk melihat mengapa demokrasi dapat menjadi sesuatu yang amat rentan.Segala yang dibutuhkan untuk membuat sebuah demokrasi kolaps adalah adanya satu ataulebih kelompok penting untuk menolak hasil-hasil dari tawar menawar demokratik dan memilikiakses pada kekuasaan untuk meruntuhkan sistem. Problem begitu besar ketika sulit bagikelompok-kelompok kuat untuk menerima kekalahan kebijakan secara filosofis; taruhannyabegitu tinggi. Dan kekuatan militer atau gerakan rakyat biasanya berdiri bergandengan, ingindan dapat menghancurkan sistem demokrasi. 7Walaupun demokrasi terlihat amat rentan, sistem ini diyakini sebagai pemerintahan terbaik olehnegara-negara modern, terutama pasca runtuhnya komunis yang dipelopori Uni Sovyet. Hal inidikarenakan situasi yang terjadi di negara-negara Eropa yang telah mencapai tahapkematangan berdemokrasi. Tidak ada lagi perang di antara negara yang menerapkan demokrasidi kawasan tersebut. Berbagai konflik kepentingan dapat diselesaikan secara damai, baikmelalui perundingan, pembentukan aturan-aturan internasional, pembentukan organisasiinternasional yang mendunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maupun organisasiregional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa yang kini tumbuh menjadi Uni Eropa. Kondisitersebut menguatkan proposisi bahwa demokrasi dan keamanan (perdamaian) merupakan duahal yang saling terkait. Demokrasi dapat menciptakan keamanan dan perdamaian. Sebaliknya,tanpa rasa aman dan damai, demokrasi juga tidak dapat berkembang secara baik.Keberhasilan pencapaian negara-negara Eropa mendorong demokratisasi di berbagai belahandunia pasca berakhirnya Perang Dingin. Setidaknya ada empat penyebab gerakan menujudemokrasi : 1) Rezim otoriter yang berkuasa sudah letih (fatigue of the authoritarian regime); 2)Adanya tekanan internasional (International pressures); 3)Hasrat rakyat akan keamanan daritindakan-tindakan sewenang-wenang(people’s desire for security against arbitrary abuses); dan4)Hasrat rakyat akan pembangunan ekonomi (people’s desire for economic development).Proses demokratisasi berbeda antara satu negara dengan lainnya, karena motif danpenyebabnya juga berbeda. Namun demikian, sedikitnya ada empat pelajaran penting daridemokratisasi yakni pentingnya Pakta Politik (The importance of “pacts”);perubahan-perubahanyang cepat (Sudden changes); kaitan antara demokrasi dan kebebasan (democracy andFreedom); dan kaitan antara demokrasi dan kapitalisme (democracy and capitalism).Tahapan demokratisasi sendiri diawali dengan situasi chaos yang mendorong demokratisasi.Tahap selanjutnya adalah tahap transisi menuju demokrasi. Tahap ini ditandai dengan dibangundan dikembangkannya institusi-institusi politik; Partai-partai politik berkembang; kebebasanpolitik mulai dirasakan; pemilihan umum yang jujur dan adil mulai dilaksanakan; dan pergantianpemerintahan dan anggota parlemen berjalan dengan baik. Tanda yang paling menonjol padamasa ini adalah bahwa demokrasi yang dilaksanakan masih bersifat prosedural. Masuk padatahap selanjutnya –konsolidasi demokrasi, tanda yang akan ditemui antara lain kepatuhanwarga negara kepada konstitusi negara; tidak ada kelompok orang baik atas dasar etnik atauyang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang dapat menjatuhkan/menggantikanpemerintahan dengan cara-cara yang tidak demokratik; tidak ada kekuatan politik, ekonomiataupun militer yang dapat memisahkan diri (gerakan separatisme) atau menarik diri (Gerakanseccessionism) dari negara induk; Pemilu berjalan baik, partai-partai semakin baik menjalankanfungsi dan perannya. Pada tahap ini sudah ada perubahan positif dari demokrasi substansial kearah demokrasi yang matang/dewasa, UU semakin lengkap, kepatuhan pada hukum meningkat;sistem kepartaian semakin baik, dan korupsi semakin berkurang.7 W. Phillips Shively, Power and Choice. An Introduction to Political Science, New York: McGraw-Hill, Third Edition,1993, Chapter 7 and 8.14
- Page 1: POST-CONFLICT PEACEBUILDINGNaskah A
- Page 4 and 5: PengantarOleh : Kusnanto AnggoroTah
- Page 7 and 8: Gambar 2 : Kurva Konflik LundSetiap
- Page 9 and 10: Berulangnya kembali konflik merupak
- Page 11 and 12: sebagai masa yang cukup memadai unt
- Page 13 and 14: hubungan puisat-daerah yang lebih b
- Page 15: penyelesaian, maupun kerentanan sos
- Page 19 and 20: 1955 memecah negara ke dalam konfli
- Page 21 and 22: Tahapan Demokrasi di Indonesia seja
- Page 23 and 24: Demokrasi, Konflik dan KeamananMasa
- Page 25 and 26: Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nega
- Page 27 and 28: Disintegrasi, Reintegrasi,dan Modal
- Page 29 and 30: Secara teoritis dan berdasarkan pen
- Page 31 and 32: Gambar Siklus Resolusi KonflikConfl
- Page 33 and 34: Pendekatan dari Bawah : Gerakan Bak
- Page 35 and 36: pengangguran, tidak sebandingnya da
- Page 37 and 38: akan dapat mencegah konflik kekeras
- Page 39 and 40: dan respon dini pencegahan konflik
- Page 41 and 42: pemerintahan yang ada belum mampu s
- Page 43 and 44: sehingga sulit melakukan koordinasi
- Page 45 and 46: espon dini 25 . Bagaimana menjadika
- Page 47 and 48: tujuan perdamaian dirumuskan (subst
- Page 49 and 50: Transisi Demokrasi,Konflik Sosial d
- Page 51 and 52: Dengan demikian penyalahgunaan keku
- Page 53 and 54: penekanan pada fungsi preventif, me
- Page 55 and 56: Pertama, Pengertian dan batasan buk
- Page 57 and 58: ersama untukmengakhiri konflik,atau
- Page 59 and 60: Stabilisasi dan Pemullihan Pasca Ko
- Page 61 and 62: melalui negosiasi, kompromi atau me
- Page 63 and 64: masyarakat secara normal serta meng
- Page 65 and 66: Keenam, fungsi intermediasi/fasilit
- Page 67 and 68:
fungsi penciptaan keamanan ini. Den
- Page 69 and 70:
dibalik ketimpangan antar kawasan d
- Page 71 and 72:
Daftar BacaanBartrand, Jacques, (20
- Page 73 and 74:
dikontrol dengan prinsip-prinsip da
- Page 75 and 76:
perang, sebab di dalam tugas ini mi
- Page 77 and 78:
Berkaitan dengan hal ini, kelompok
- Page 79 and 80:
pelecehan ataupun penguasaan tentar
- Page 81 and 82:
MOOTW/PSO. Di sinilah perlunya hubu
- Page 83 and 84:
eformasi Polri yang dimaksud. Di ba
- Page 85 and 86:
hukum (Rechstaat) bukan Negara keku
- Page 87 and 88:
ersangkutan dinyatakan bahwa “Pen
- Page 89 and 90:
tersebut ditentukan bahwa struktur
- Page 91 and 92:
dalam bidang structural dan instrum
- Page 93 and 94:
Ada banyak faktor penyebab yang iku
- Page 95 and 96:
Profil Singkat PenulisCornelis LayP
- Page 97 and 98:
Lambang Trijono memperoleh gelar Ma