POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Post-Conflict Peacebuilding:Governability PerspectiveOleh : Cornelis LayPengantarKebutuhan akan adanya skema kebijakan jangka panjang pembangunan perdamaian (long termpost conflict peace-building) bagi Indonesia merupakan kebutuhan strategis yang harus secarasungguh-sungguh mulai dipikirkan. Hal ini terkait dengan dua fakta berikut ini. Pertama, seringterjadinya relapsing konflik diberbagai daerah, bahkan pola pengulangan konflik cenderungbersifat siklikal. Hasil-hasil kajian atas konflik di banyak daerah, Kalimantan Tengah dan Barat,misalnya, mengkonfirmasi pola konflik horizontal yang bersifat siklikal. Demikian pula yangditunjukan oleh kasus konflik di Poso dan sejumlah daerah lainnya yang terus sajamendapatkan alasan dan energi untuk berulang kembali.Kedua, ada kecenderungan pemajemukan dan sekaligus perluasan dan pendalaman wilayahkonflik sebagai akibat dari efek penularan (efek domino), proses imitasi (peniruan), dansekaligus perubahan sumber-sumber konflik. Adanya kawasan yang oleh Tomagoladigambarkan sebagai “ring of fire” yang menyebabkan mudah menjalarnya konflik mengikutialur-alur gerak ring of fire sebagaimana ditunjukan oleh kasus Maluku dan Maluku Utara,semakin tingginya densitas konflik sebagaimana digambarkan melalui hasil riset Ichsan Malik,dkk (2007) yang bahkan mulai menjangkau kawasan-kawasan baru yang steril konflik di masalalu, serta semakin kecilnya, tapi menyebarnya skala konflik mengikuti sumber-sumberketegangan politik dan perebutan kekuasaan di berbagai daerah mengindikasikan hal ini.Kedua fakta di atas memastikan besarnya potensi Indonesia untuk berada dalam situasi konfliksebagai penjara permanennya. Dan karenanya, pengembangan skema kebijakan jangkapanjang pembangunan perdamaian menjadi pilihan yang tidak terelakan.PendekatanSebagai sebuah skema menyeluruh dan karena perbedaan watak dasar dari persoalan danjalan keluar yang harus diberikan untuk tahapan yang berbeda-beda, post conflict peacebuilding bisa dipastikan merupakan kerja yang di satu sisi bersifat kolektif-sinergis dari keahliandan kemampuan multi-actors yang berbeda-beda, tapi sekaligus mensyaratkan spesialisasiyang tinggi untuk masing-masing tahapan. Long term post conflict peace-building adalah skemakebijakan menyeluruh yang mencakup tahapan-tahapan stabilisasi, rekonstruksi, sustainableeconomy, rule of law dan justice, dan kesejahteraan sosial. Tetapi masing-masing tahapanmenuntut syarat-syarat peran yang berbeda-beda.Salah satu aktor kunci dalam keseluruhan skema di atas adalah Negara. Suplemen makalah inimemusatkan perhatian pada peran negara dengan menggunakan governability (kapasitas untukmemproduksi dan mendelivery political goods) sebagai perspektif.Penekanan pada peran Negara berangkat dari tiga pengandaian dan kenyataan berikut ini.Pertama, secara normatif kewajiban untuk menciptakan keamanan – atau long term peace --adalah inherent dalam fungsi dasar negara. Rasion d’etre dari kehadiran negara, terkait dengan63