POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

langkah stabilisasi dan pemulihan tersebut harus dapat dengan segera menunjukkan danmelahirkan keuntungan perdamaian (peace dividend) tidak hanya bagi pihak-pihak yang bertikaitetapi juga bagi masyarakat umumnya. Keuntungan perdamaian yang bersifat segera itu antaralain terwujudnya lingkungan kehidupan sehari-hari yang aman dan damai (safe and secure),yang ditandai dengan (1) berkurangnya potensi kekerasan, (2) kembalinya ketertiban umum(kamtibmas), (3) pemilihan trauma bagi bagi korban konflik dalam masyarakat pada umumnya;(4) dimulainya kehidupan/aktivitas sosial-ekonomi yang normal, (5) berfungsinya kembalipranata-pranata kenegaraan (state institutions); dan (6) terbukanya ruang bagi keterlibatan danpartisipasi masyarakat warga (civil society) dalam proses peacebuilding. Terwujudnya tujuanstabilisasi dan pemulihan pasca konflik ini akan memberi dasar yang kuat bagi terciptanyalingkungan yang kondusif bagi upaya menghilangkan akar konflik melalui pembangunan dalamartian yang luas.Apa prasyarat operasi stabilisasi dan pemulihan? Pertama, operasi stabilisasi dan pemulihanmemerlukan dukungan dan keterlibatan militer dan kelompok-kelompok sipil. Kedua, fokus padaupaya mengembalikan legitimasi dan kemampuan negara, membuahkan hasil-hasil yang konkritbagi masyarakat, dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara danproses politik. 46 Ketiga, operasi stabilisasi dan pemulihan membutuhkan dukungan sumberdayayang memadai. Keempat, pentingnya koordinasi antar-departemen, yang terintegrasi dalamkerangka kerja dan program peacebuilding yang luas, tidak sektoral. Kelima, terkait dengantujuan komponen peacebuilding lainnya, yakni penegakan hukum (rule of law), penataan sistempolitik yang stabil/demokratis, terbangunnya ekonomi yang berkelanjutan (sustainableeconomy), dan terselenggaranya kesejahteraan sosial (social well-being). Melihat lingkup tujuanyang ingin dicapai, dan posisinya dalam kerangka peacebuilding secara keseluruhan, makadapat dikatakan bahwa operasi stabilisasi dan pemulihan merupakan pertautan (interface) darikerjasama militer dan sipil dalam proses peacebuilding.Namun, secara spesifik, operasi stabilisasi dan pemulihan pasca konflik melingkupi elemenelemensebagai berikut:Pertama, mengontrol, kalaupun bukan menghilangkan, potensi kekerasan. Dalam hal ini,program disarmament, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR) merupakan elemen penting. Dalamhal ini, dukungan dan peran pihak ketiga menjadi salah satu kunci terpenting bagi keberhasilanprogram DDR. Barbara Walters, dalam studinya menemukan bahwa adanya jaminan dari pihakketiga dalam proses pengimplementasian perjanjian perdamaian, yang dipercaya oleh pihakpihakbertikai untuk melaksanakan program DDR, merupakan kuncil utama kesuksesanpengimplementasian perjanjian perdamaian. 47 Dalam konteks Indonesia, hal ini juga terlihatdalam proses pelaksanaan DRR yang lancar sesuai dengan perjanjian Helsinki, dimana AcehMonitoring Mission (AMM) dari Uni Eropa dan beberapa negara anggota ASEAN dipercayamenjadi pihak pelaksana program DDR.Kedua, penanggulangan aksi kejahatan serius. Tergantung pada kondisi wilayah konflik,kejahatan serius dapat mencakup tindak korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya (sepertipencucian uang, aksi penyuapan, dan penggelapan uang), penyelundungan (senjata, bahanbakar, narkoba), dan kejahatan terhadap orang (pembunuhan, penculikan, pemerasan,pencurian kenderaan, dan pembakaran). Aksi-aksi kejahatan serius seperti yang disebut diatasdapat merusak proses perdamaian, karena mempersulit kembalinya kehidupan sosial46 http://www.stabilisationunit.gov.uk47 Lihat Barbara F. Walter, “The Critical Barrier to Civil War Settlement,” International Organization, vol. 51, no. 3(Summer 1997).59