POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Tahapan Demokrasi di Indonesia sejak Mei 1998Paling tidak ada empat tahapan demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak Mei 1998. Pada tahapawal, terjadi situasi chaos yang mendorong terjadinya proses demokratisasi di Indonesia. Iniberlangsung sejak terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Asia pada 1997-1998yang juga berpengaruh pada situasi politik di Indonesia. Keinginan publik agar terjadi perubahanpolitik di tingkat nasional menyebabkan para mahasiswa, kelompok cendekiawan danmasyarakat secara luas melakukan demonstrasi yang berujung pada pengunduran diri PresidenSoeharto pada 21 Mei 1998.Tahap kedua, Indonesia masuk ke tahapan transisi demokrasi ( 1998-2004), institusi-institusipolitik dibangun dan dikembangkan. Partai-partai politik pun tumbuh dan berkembang bak jamurdi musim hujan, ada ratusan partai-partai baru terbentuk, namun hanya 48 partai politik yangberhak mengikuti pemilihan umum 1999. Kebebasan politik pun mulai dirasakan oleh rakyat dariSabang sampai Merauke. Pemilihan umum yang benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil mulai dilaksanakan pada 1999 untuk memilih para anggota DPR dan DPRD.Presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan pergantianpemerintahan dan anggota parlemen pusat dan daerah berjalan secara baik tanpa menimbulkankonflik yang berarti. Namun, sayangnya, demokrasi masih bersifat prosedural dan belum kearah demokrasi substansial yang dinikmati oleh rakyat banyak.Pada tahap ini, ada juga dua peristiwa penting, yaitu, pertama, konflik-konflik vertikal danhorizontal merebak di berbagai daerah. Konflik-konflik vertikal masih terjadi di Aceh dan Papua,dan dalam kadar yang lebih rendah terjadi di Riau saat sebagian elite di Riau mencetuskan RiauMerdeka yang kemudian berubah menjadi Riau berdaulat. Konflik-konflik di Papua dan Acehmasih diselesaikan dengan cara-cara lama, yaitu penggunaan cara-cara militer sepertipembunuhan tokoh-tokoh politik seperti kasus Tengku Bantakiah di Aceh dan pembunuhanKetua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluai, di Papua oleh Kopassus pada dinihari 11November 2001. Gejolak politik di Riau dan Papua juga diselesaikan melalui pemekaranProvinsi Riau menjadi dua provinsi, Provinsi Riau dan Provinsi Riau Kepulauan, sementaramelalui Keppres No 1/2003 dibentuk Provinsi Irian Jaya Barat. Pemecahan, bukan pemekaran,provinsi tersebut menyebabkan perpecahan kepentingan elite politik dan massa, namun itu jugamengurangi daya gerak separatisme di kedua provinsi lama itu, Riau dan Papua.Konflik-konflik horizontal terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah,Maluku dan Maluku Utara. Penanganan konflik komunal horizontal dilakukan lebih melalui caracaralama dan kurang diimbangi oleh penegakan hukum. Kalau pun dilakukan penegakanhukum, belum terjadi secara merata atas dasar kesamaan warga negara di depan hukum,melainkan masih pada bagaimana hukum ditegakkan agar ketenangan terjadi.Peristiwa kedua yang juga cukup signifikan adalah mulai bergulirnya apa yang disebut sebagaiReformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform). Ada tiga Institusi Keamanan yangdireformasi agar demokrasi, keamanan, pembangunan dan hak-hak sipil terjamin dan berjalanberiringan. Pertama dan terutama adalah Reformasi institusi ABRI/TNI. Pada 1 April 1999,Panglima ABRI Jenderal Wiranto menetapkan 14 langkah reformasi internal ABRI yang antaralain memisahkan Polisi dari ABRI, mengubah nama ABRI menjadi TNI, menghapuskankekaryaan ABRI, memisahkan keluarga besar ABRI dengan institusi ABRI, ABRI menjaga jarakyang sama dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada (tidak lagi mendukung Golkar). Padatahap berikutnya, melalui TAP/MPR-RI/VI/2001 tentang Pemisahan TNI dan Polri sertaTAP/MPR-RI/VII/2001 tentang Peran TNI dan Peran Polri, apa yang digagas oleh ABRI/TNImendapatkan payung hukum yang kuat. Dari sudut perundang-undangan, disahkannya UU18