POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Hukum dan Tertib SosialSebetulnya atau idealnya, hukum harus ikut menangani dan menyelesaikan konflik-konfliktersebut atau mencegah meluasnya konflik. Mengapa? Sistem hukum pada dasarnya dibangununtuk menjaga ketertiban masyarakat. Hukum adalah pelembagaan (institusionalisasi) dari nilainilaidan gagasan masyarakat tentang tertib sosial (social order, public order). Fungsi konservasisosial dari hukum ini dibutuhkan karena masyarakatnya menginginkan kedamaian, harmoni atauketeraturan yang terjaga. Dalam formulanya yang khas, hukum menjaga hak-hak masyarakat.Situasi ideal itu tak selalu tercapai. Pada saat dan konteks tertentu, kedamaian dipecahkan,harmoni terganggu, ketidaktertiban merajalela, bahkan hak-hak diabaikan atau dilanggar.Hukum memang menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik, sengketa atauperselisihan yang biasanya disebut sebagai perkara hukum. Peradilan adalah mekanisme khasyang disediakan oleh sistem hukum untuk menyelesaikan sengketa, baik menyangkut statusdan hak-hak keperdataan, masalah pidana (seperti pelecehan dan penghinaan), administratif(kesalahan dalam tindakan kongkrit aparatur pemerintahan), dan bahkan konflik kewenanganantarlembaga negara.Menjadikan hukum sebagai mekanisme dalam penyelesaian konflik berarti menghindaripenyelesaian dengan tindak kekerasan. Mereka yang menimbulkan keonaran dan menggangguketertiban harus berhadapan dengan sistem hukum. Masyarakat sendiri yang menggerakkansistem hukum. Jadi, kegaduhan di lingkungan pemukiman akan dilaporkan kepada aparatkepolisian, dan hukum bahkan mengancam mereka dengan sanksi pidana. Hukum pidanamengancam pelaku kerusuhan, tindak kekerasan, penghilangan nyawa karena keteledoranhingga pembunuhan berencana, dengan sanksi pidana yang serius.Penyerobotan hak-hak juga akan berhadapan dengan sistem hukum, yang pada akhirnya dapatditegakkan kembali melalui proses peradilan. Hak-hak keperdataan, misalnya kepemilikan hartabenda,bukan hanya dapat dipertahankan atau dipulihkan melalui pengadilan. Penyerobotanhak atas harta-benda yang mengakibatkan hilangnya keuntungan juga memungkinkan pemilikhak untuk menuntut ganti-rugi. Pengadilan tersedia untuk itu. Sering dikatakan bahwapengadilan baru berfungsi jika ada perselisihan, sengketa atau konflik di dalam masyarakatnya.Tetapi penyelesaian konflik melalui proses peradilan memiliki kelemahan tersendiri yang bersifatbuilt-in, yaitu karena perspektif yang digunakan oleh hukum adalah case-by-case sehinggapenyelesaiannya bersifat individual. Kesulitan-kesulitan akan dihadapi ketika konflik tersebutbersifat masif, melibatkan banyak pelaku dan pihak yang dirugikan atau korban, ataumasalahnya bahkan berlarut-larut tidak memperoleh penyelesaian atau sudah mengakar dalammasyarakat.Selain keterbatasan cara pandang tersebut, hukum dapat tidak berfungsi ketika kemampuannyamenyelesaikan konflik dimanipulasi oleh kepentingan yang dominan dalam masyarakat ataubahkan oleh kekuasaan. Hukum, khususnya sistem peradilan, menjadi tidak independen. Bolehjadi subordinasi hukum terhadap kepentingan yang dominan atau kekuasaan justrumemperparah kondisi konflik, yang semula bersifat kasuistik dan individual berubah menjadiketidakpercayaan laten terhadap hukum dan memicu konflik struktural. Akibatnya, hukum yangtidak bekerja semestinya telah ikut menyumbang kerumitan dalam menanggulangi konflik.Pihak-pihak yang dirugikan, karenanya, mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakkekerasan atau bahkan mengumandangkan semboyan semacam “keadilan jalanan” atau, dalamistilah teknis hukum, menjadi hakim sendiri.47