POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Kamtibmas, Democratic Policing dan Penegakan HukumPemulihan keadilan akan menopang berlakunya rule of law, sebagai prinsip yang penting untukmenciptakan kehidupan masyarakat yang damai (peace constituent). Perdamaian yangberkelanjutan juga menuntut adanya jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, yaitumelalui fungsi penegakan hukum serta perlindungan dan pengayoman masyarakat olehkepolisian.Fungsi dan tugas pokok kepolisian ini dirinci secara ekstensif (UU No. 2/2002, 27 disertaikewenangan Polri dalam fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) 28maupun proses penegakan hukum pidana. 29 Rincian tugas dan kewenangan Polri memberikan27 Rincian Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2/2002 merinci tugas pokok Polri sebagai berikut:a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat danpemerintah sesuai kebutuhan;b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat sertaketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawaspegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidanadan peraturan perundang-undangan lainnya;h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologikepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertibandan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasimanusia;j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihakyang berwenang;k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;sertal. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.m.28 Terkait kamtibmas, UU No. 2/2002 mengatur kewenangan Polri seperti:a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;Pasal 2 UU No. 2/2002 menyebut kewenangan Polri lainnya, yaitu:a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;b.c. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;d. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasapengamanan;f.g.h.i.j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.k.29 Pasal 16 UU No. 2/2002 mengatur kewenangan Polri dalam proses peradilan pidana, yaitu:a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentinganpenyidikan;49