POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

FokusMengalir dari pertimbangan-pertimbangan di atas, suplemen ini mendiskusikan tiga area krusialdimana Negara, termasuk negara di tingkat lokal bisa dan seharusnya memainkan peranannyadalam kerangka pembangunan perdamaian jangka panjang. Ketiga arena tersebut adalahsebagai berikut.Pertama, governability dan legitimasi. Adalah penting bagi Negara pada semua tingkatan untukmeningkatkan kapasitas governability masing-masing. Hal ini dapat dilakukan melaluioperasionalisasi kebijakan yang pertama-tama ditujukan untuk mewujudkan keamanan manusia(human security). Dalam konteks ini, kebijakan penciptaan keamanan sebagai fungsi pokoknegara, perlu digeser dari pendekatan yang menekankan pencapaian keamanan melaluiakumulasi kekuatan dengan keamanan negara sebagai prioritas ke arah pendekatan yangmenekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, dengan keamanan individu danmasyarakat sebagai prioritas. Penyediaan pendidikan, pengurangan kemiskinan dan kebebasandari tekanan politik yang akan membuat individu maupun kelompok harus menjadi prioritaskebijakan dalam kerangka peningkatan kapasitas negara menyediakan keamanan manusia.Hal di atas berarti sekuritisasi berbagai dimensi dan aspek guna menciptakan keamananmanusia harus mendapatkan skala prioritas utama dalam berbagai kebijakan pemerintah,termasuk di daerah. Hal ini dilakukan guna menjawab sumber dari terulangnya konflik.Pembangunan manusia, dengannya, menjadi inti kebijakan ke depan. Ini mencakup – mengikutirumusan UNDP – pembangunan tujuh dimensi keamanan sebagai berikut:1. Keamanan ekonomi (economic security), di mana diperlukan pendapatan dasar daripekerjaan produktif.2. Keamanan pangan (food security), di mana setiap orang pada setiap kesempatanmemiliki akses (baik kesehatan dan ekonomi) terhadap pangan dasar.3. Keamanan kesehatan (health security), di mana setiap orang harus dijaminkesehatannya dan akses untuk menuju sehat.4. Keamanan lingkungan, di mana kesehatan dan ketertiban serta keamanan lingkungansecara fisik.5. Keamanan individu, di mana pengurangan ancaman individu dari tindakan kejahatan.6. Keamanan komunitas, di mana setiap orang harus dapat menikmati keamanan melaluikeanggotaan dalam suatu kelompok.7. Keamanan politis, di mana setiap orang dijaminnya kehidupan dalam masyarakat yangmenghargai hak asasi manusia.Konsekwensi dari hal di atas sangat jelas, perhatian utama kebijakan dalam kerangkakeamanan Indonesia ke depan justru diarahkan untuk: (a) menjamin keselamatan dan perluasankebebasan individu dan masyarakat. (b) dirancang untuk perlindungan individu dan masyarakatdari ancaman bahaya. (c) menekankan pada individu dan komunitas, bukan kepada negara. (d)dan berada dalam kerangka global hak asasi manusia (HAM).Pada saat yang bersamaan juga perlu ditingkat kapasitas distribusi Negara yang digambarkanmelalui pembangunan akses masyarakat yang semakin besar pada sumber-daya nasional.Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur fisik yang diikuti oleh kehadiran Negara secaralebih kongkrit dalam melayani masyarakat menjadi dua kunci pokok. Hal ini dimaksudkan untukmemperpendek “orbitasi” masyarakat ke public affairs. Dan dengannya, separoh dari persoalandistribusi dapat dipecahkan. Fakta dari berbagai daerah memastikan, isolasi – fisik yangberakibat pada isolasi sosial, kultural, dan psikologis – telah menjadi salah satu sebab pokok65