negeri tanpa kontrol dapat memberikan dampak buruk seperti meremehkan aparat penegakhukum serta sistem hukum secara lebih luas. 55Oleh karena itu, pertentangan terjadi secara substansial di dalam pengembangan kekuatamiliter apakah militer itu hanya diberikan training untuk perang, ataukan mereka perlu jugadipersiapkan untuk misi-misi non perang. Persiapan militer untuk tugas-tugas non-perang akanmemerlukan trainning tambahan dalam bentuk yang lain, dan konsekuansinya terjadi perluasankemampuan teknis dan peran.MOOTW dan PSOMelihat kepada subyek kajian yang dilakukan saat ini, yaitu melakukan drafting untuk ManualPeacebuilding, maka disini akan dibedakan antara MOOTW dan PSO. Dalam hal ini, MOOTWbersifat lebih luas, sedangkan PSO lebih spesifik berkaitan dengan peacebuilding, dan olehkarena itu, di dalam konteks ini, akan lebih cocok untuk mengedepankan paradigmapenggunaan militer untuk operasi perdamaian daripada sekedar MOOTW yang terlalu luas itu.MOOTWKonsep MOOTW / OMSP telah secara resmi diterima oleh Indonesia sebagaimana tertuang didalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 3/2002 tentang Pertahahanan Negara, serta UUNo. 34/2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2) yang meliputi 14 poin. Dalam tugas perdamaianOOTW tersbut memuat tugas untuk perdamaian dunia dalam konteks tugas perdamaia PBBsesuai kebijakan politik luar negeri RI. Namun demikian, penggunaan militer untuk OOTW didalam konteks peacebuilding di dalam negeri tidaklah tersirat disebutkan. Namun demikian UUTNI Pasal 7 ayat (2). 10 menyatakan bahwa TNI “membantu kepolisian Negara RepublikIndonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undangundang”;dan ayat (2). 12 menyatakan “membantu menanggulangi akibat bencana alam,pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Dengan demikian, mengenai tugas militeruntuk MOOTW ini masih bersifat luas dan memerlukan petunjuk pekaksanaan yang lebih teknisagar tugas tersebut dapat dilakukan secara tepat dan benar.Seperti disebutkan didalam penjelesan konsep di atas, MOOTW memiliki perbedaan yangmendasar dengan tugas militer untuk perang. Berkaitan dengan MOOTW maka di sini akandisampaikan beberapa aspek yaitu tujuan, prinsip-prinsip, jenis-jenis operasi serta aspekperencanaan. Ketika elemen negara/pemerintahan yang ada tidak dapat menyelesaikanpersoalan untuk menghadapi suatu kondisi untuk mempertahankan kepentingan nasional,terutama di dalam adanya serangan bersenjata dari pihak luar, maka negara menggunakantentara untuk menghadapi lawan dalam bentuk perang. 56Namun demikian, di dalam tingkatan krisis yang lebih rendah ataupun konflik berintensitasrendah, MOOTW dapat berfungsi untuk deteren, penyelesaian konflik, mendorong perdamaianserta membantu otoritas sipil untuk merespons krisis domestik. Dalam konteks ini, MOOTWkemungkinan menggunakan elemen tempur maupun non-tempur di dalam konteks damaimaupun konflik (namun bukan perang) serta kondisi emerjensi tertentu. Melihat keadakonteksnya, maka MOOTW lebih kompleks dan sensitive jika dibandingkan dengan operasi55 Laura R. Cleary, Ibid.56 “Overview of MOOTW, Briefing Script,” Link: http://www.dtic.mil/doctrine/jrm/mootw.doc. (Accessed: 1 February<strong>2009</strong>)71
perang, sebab di dalam tugas ini militer bukan merupakan aktor utama, namun berkaitandengan aktor-aktor yang lain terutama otiritas dan instrument sipil terkait seperti polisi, NGOmaupun masyarakat secara umum. 57Peace Support Operations (PSO)Sebagaimana MOOTW, PSO bukanlah operasi untuk perang dan secara khusus dipersiapkanuntuk membantu otoritas sipil untuk manciptakan suasana damai dalam berbagai tingkatankonflik baik itu saat eskalasi, saat munculnya kekerasan, maupun setelah meredanyakekerasan. Di sinilah relavansi penggunaan militer untuk tugas peacebuilding. PSO itu sendiridapat berupa suatu tugas militer dalam berbagai konteks atas berbagai spketrum yaitu: 58 coflictprevention, peacemaking, peacebuilding, humanitaran operations, peacekeeping, sampai kepeace enforcement.PSO ditujukan untuk menciptakan dan melestarikan kondisi-kondisi yang diperlukan untukmendorong tumbuhnya perdamaian (to create and sustain the conditions necessary for peace toflourish”. 59 Oleh karena itu PSO memerlukan suatu pemahaman atas kompleksitas persoalanyang saling terkait di dalam dinamika suatu konflik di dalam konteks politik, sosial dan budayatertentu. Hal ini diletakkan karna konteks PSO bukanlah perang, sebab perang tujuan utamanyaadalah memenangkan pertempuran dengan kekuatan senjata serta manouvre perang untukmelumpuhkan lawan.ooooooooTable 1Perbedaan Tugas Militer untuk Perang dan PSO 60PerangKonflik /PSOPertempuran bersenjatao Tugas tidak untuk bertempurMusuh yang pastio Tidak ada musuhAturan-aturan yang tegaso Tidak ada aturan tegasPenggunaan kekuatan yang tak terbatas o Penggunaan kekuatan terbatasDoktrin kesatuano Misi berpengaruh kepada individuTujuan militer yang jelaso Komponen sipil yang lebih banyakPersiapan/Training yang lengkapo Mediasi dan negosiasiPerang untuk memenangkan pertempuran. o Keterbatasan danaTabel 1 di atas memberikan gambaran secara jelas bahwa karakter tugas, misi, tujuan,persiapan dan operasional di lapangan jauh berbeda dengan tugas perang. Dari sisi operasi,tujuan perang untuk memenangkan perang secepat-cepatnya tentu/dapat menggunakankekuatan bersenjata secara massif dan mematikan untuk melumpuhkan lawan. Walaupunterdapat hukum perang yang mengatur dan prinsip just-war yang harus ditaati, namun iaberskala tidak terhingga sejauh seara strategis diperlukan dan negara memiliki kemampuanyang diperlukan. Sedangkan di dalam PSO, operasi militer tersebut merupakan operasi politikyang tdak mengenal musuh, tidak ada aturan (misal: Rules of Engagement) yang tegas sebabkasus perkasus beda sifatya karna perbedaan faktor sosial budaya, militer merupakan bagian57 “Overview of MOOTW, Briefing Script,” Link: http://www.dtic.mil/doctrine/jrm/mootw.doc. (Accessed: 1 February<strong>2009</strong>)58 NATO, Education and Training for Peace Operations. NATO UNCLASSIFIED, NATO Standardization Agency,2005. p. 1-2.59Margareth E Schaalch, Planning for Peace Operations: The Relevancy of Center of Gravity. Web:www.globalsecurity.org/military/library/report/1997/Schalch.htm (Accessed: 2 February <strong>2009</strong>)60John Derick Osman, The Role of Military in Peace Operations, Honolulu: CEDMHA. www.coedmha.org/PKO/Korea2003/plenary/day1/3RoleMilitary.ppt(Accessed 2 February <strong>2009</strong>)72
- Page 1:
POST-CONFLICT PEACEBUILDINGNaskah A
- Page 4 and 5:
PengantarOleh : Kusnanto AnggoroTah
- Page 7 and 8:
Gambar 2 : Kurva Konflik LundSetiap
- Page 9 and 10:
Berulangnya kembali konflik merupak
- Page 11 and 12:
sebagai masa yang cukup memadai unt
- Page 13 and 14:
hubungan puisat-daerah yang lebih b
- Page 15 and 16:
penyelesaian, maupun kerentanan sos
- Page 17 and 18:
sesuatu dari proses itu. Inilah “
- Page 19 and 20:
1955 memecah negara ke dalam konfli
- Page 21 and 22:
Tahapan Demokrasi di Indonesia seja
- Page 23 and 24: Demokrasi, Konflik dan KeamananMasa
- Page 25 and 26: Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nega
- Page 27 and 28: Disintegrasi, Reintegrasi,dan Modal
- Page 29 and 30: Secara teoritis dan berdasarkan pen
- Page 31 and 32: Gambar Siklus Resolusi KonflikConfl
- Page 33 and 34: Pendekatan dari Bawah : Gerakan Bak
- Page 35 and 36: pengangguran, tidak sebandingnya da
- Page 37 and 38: akan dapat mencegah konflik kekeras
- Page 39 and 40: dan respon dini pencegahan konflik
- Page 41 and 42: pemerintahan yang ada belum mampu s
- Page 43 and 44: sehingga sulit melakukan koordinasi
- Page 45 and 46: espon dini 25 . Bagaimana menjadika
- Page 47 and 48: tujuan perdamaian dirumuskan (subst
- Page 49 and 50: Transisi Demokrasi,Konflik Sosial d
- Page 51 and 52: Dengan demikian penyalahgunaan keku
- Page 53 and 54: penekanan pada fungsi preventif, me
- Page 55 and 56: Pertama, Pengertian dan batasan buk
- Page 57 and 58: ersama untukmengakhiri konflik,atau
- Page 59 and 60: Stabilisasi dan Pemullihan Pasca Ko
- Page 61 and 62: melalui negosiasi, kompromi atau me
- Page 63 and 64: masyarakat secara normal serta meng
- Page 65 and 66: Keenam, fungsi intermediasi/fasilit
- Page 67 and 68: fungsi penciptaan keamanan ini. Den
- Page 69 and 70: dibalik ketimpangan antar kawasan d
- Page 71 and 72: Daftar BacaanBartrand, Jacques, (20
- Page 73: dikontrol dengan prinsip-prinsip da
- Page 77 and 78: Berkaitan dengan hal ini, kelompok
- Page 79 and 80: pelecehan ataupun penguasaan tentar
- Page 81 and 82: MOOTW/PSO. Di sinilah perlunya hubu
- Page 83 and 84: eformasi Polri yang dimaksud. Di ba
- Page 85 and 86: hukum (Rechstaat) bukan Negara keku
- Page 87 and 88: ersangkutan dinyatakan bahwa “Pen
- Page 89 and 90: tersebut ditentukan bahwa struktur
- Page 91 and 92: dalam bidang structural dan instrum
- Page 93 and 94: Ada banyak faktor penyebab yang iku
- Page 95 and 96: Profil Singkat PenulisCornelis LayP
- Page 97 and 98: Lambang Trijono memperoleh gelar Ma