POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

kedudukannya. 76 Oleh karenanya, baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama “berada dibawah Presiden” dan “…diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 77 Yang membedakannya adalah bahwa “AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum”, sementaraTNI tunduk pada peradilan militer. 78 Selain itu, “Presiden dalam menetapkan arah kebijakanKepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional”. 79 ReformasiPolri selanjutnya ditegaskan dlam UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Berangkat dari semangat perubahan tersebut di atas, maka Polri berusaha membangunpemahaman empiric tentang aspek fungsi kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yangterkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula Polriberupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polriyang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan structural, instrumental dan cultural.Dengan cara itu maka kemandirian Polri harus ditafsirkan sebagai upaya konkrit untukmenjadikan Polri sebagai salah satu pilar Negara dalam mewujudkan masyarakat madani.Aspek structural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahaninstrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuanfungsi dan iptek. Sementara perubahan cultural memusatkan pada manajemen sumberdaya,manajemen operasional dan system pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akanberakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian. 80Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (lawenforcement officers), pemelihara ketertiban (order maintenance). Peran tersebut di dalamnyamengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun didalam Negara yang system politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hu kumdireduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat danmelindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapandengan rakyatnya. Sementara di Negara demokratis, polisi harus transparan dan bukanmembela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alatkekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansidan akuntabilitas.Keempat, perubahan UU No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI,dan UU No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Sejalan dengan tuntutan reformasiyang mengedepankan demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM, aturan dasar mengenaiPolri pun mengalami perubahan. UU No 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara RepublikIndonesia menyebut fungsi Kepolisian sebagai berikut: “Fungsi Kepolisian adalah salah satufungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudiandalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah KepolisianNegara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. penyidik pegawai negerisipil; dan atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Dalam ayat (2) pasal yang76 Menimbang item (g) Tap MPR No VII.MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran KepolisianNegara Republik Indonesia.77 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Tap MPR/2000 tersebut di atas.78 Pasal 3 ayat (4a.) dn Pasal 7 ayat (4) Tap MPR/2000 di atas.79 Pasal 8 ayat (1) Tap MPR/2000, dan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi lembaga ini diatur dalam UU No2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indnesia..80 Uraian lebih lengkap mengenai Reformasi Polri ini dapat dilihat dalam “Reformasi Menuju Polri yang Profesional,Jakarta, Juli 1999.83