POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

PenutupApabila hasil pikiran akademik di atas diikuti, dan aturan perundangan yang menjadi normadasar Polri dipatuhi, sebenarnya persoalan trasformasi Polri hanya tinggal menunggu waktusaja. Semuanya memberikan rumusan normatif yang baik secara etis dan teknis, serta obyektifsecara ilmiah. Sebagai salah satu ujung tombak reformasi, Polri mendapat dukungan moral daribanyak pihak, terutama lembaga asing yang memiliki kepentingan agar perkembangan politik diIndonesia juga kondusif terhadap perkembangan nilai-nilai dalam era “Ujung Sejarah”sebagaimana dikatakan oleh Francis Fukuyama. 91 Karena dunia sekarang sangat diwarnai olehDemokrasi liberal dan pasar bebas, maka nilai-nilai yang tidak bersahabat dengan itu pundianggap akan menghambat perkembangan. Persoalan keamanan dan ketertiban masyarakatdewasa ini pun tidak dapat dilepaskan dari hegemoni nilai di atas. Akibatnya pendekatanrepresif, apalagi yang berbau militer, akan kurang mendapatkan dukungan.Sebagai aparatur Negara yang dipersenjatai, Polri – khususnya anggotanya di garis terdepan -menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat yang demikian. Sistem keamanan kitakedepan, di satu pihak, harus cukup efektif dalam memelihara ketertiban masyarakat, namun dipihak lain, cukup toleran terhadap berbagai kenajemukan dan aspirasi public yang berbeda.Dengan dasar hukum yang jelas dan penyelenggaraan kekuasaan Negara secara baik (goodgovernance), akan membawa Indonesia ke arah perubahan yang diinginkan.Yang tetap menjadi permasalahan empiric adalah bagaimana system penyelenggaraankeamanan tersebut harus dibangun. Apakah secara instrumental dan structural keseluruhanperangkat Negara dibidang ini telah memiliki persepsi yang sama untuk mengembangkannya?Mengandalkan jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dengan menggantungkan pada Polrisaja, tentu tidak akan memuaskan dan kurang fair. Sebagai bagian dari sebuah systembernegara pada umumnya, dan keamanan Negara dan masyarakat pada khususnya, Polri tidakmungkin melakukannya sendiri. Sebagai bagian dari sebuah jaringan nasional, Polri perlubekerjasama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat yang lain, yang memiliki tanggungjawab untuk itu. Perpolisian Masyarakat (Community Polishing), barulah salah satu konsep yangditawarkan Polri ke luar. Namun, dari luar tubuh Polri harus ada respons yang sama terhadapkeperluan pengembangan system kemanan yang efektif dan terpadu tersebut. Tapi jangandilupakan pula sejumlah persoalan internal dalam tubuh Polri sendiri untuk diatasi. Mulai darimasalah organisasi, sumberdaya manusia dan aspek sarana dan prasarananya, mesti jugadiperbaiki. Tanpa perubahan secara terintegrasi dalam sejumlah persoalan tersebut, peran Polridalam Peace Building, akan tetap menjadi wacana, dan makin jauh dari aras praksisnya.***91 Lihat bukunya, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.91