POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

pengangguran, tidak sebandingnya dana rehabilitasi korban konflik dengan korban bencanaalam, dan lain-lain. Secara teoritik, terdapat saling keterkaitan antara faktor keamanan(perdamaian) dengan ekonomi, misalnya dalam aspek peluang untuk bekerja (masyarakatumum) maupun berinvestasi bagi pihak luar. Investor tidak ada yang bersedia menanamkanmodal di daerah yang terus menerus dilanda konflik apabila penanganannya tidak tuntas.Hambatan bagi pembangunan ekonomi Aceh adalah praktik ekonomi berbiaya tinggi, salahsatunya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dan masih lemah/lambannya birokrasi.Permasalahan menumbuhkan ekonomi tak lepas dari kestabilan politik lokal di Aceh, sampaisaat ini pemerintah Aceh juga mengalami masalah untuk mendapatkan kepercayaan dandukungan publik. Bagaimana pemerintah Aceh akan mengembalikan kepercayaan masyarakatterhadap birokrasi pemerintah (good governance)? Selain itu, hambatan lain adalah prosesrekonsiliasi terhadap korban konflik, apa bentuk rekonsiliasi yang tepat untuk Aceh? Munculnyakontroversi di tingkat masyarakat terhadap penegakan Syariat Islam juga berimplikasi padaproses pembangunan di Aceh. Bagaimana seharusnya melaksanakan Syariat Islam di Aceh?Apakah Syariat Islam memang merupakan solusi dan kebutuhan masyarakat Aceh?. Padaperiode akhir-akhir ini dirasakan meningkatnya kriminalitas dengan menggunakan senjata diAceh. Hal ini mengindikasikan masih banyaknya senjata api ilegal di masyarakat dan secaratidak langsung memberikan gambaran masih banyaknya masyarakat yang termarginal. Selainbeberapa permasalahan di atas, DPR RI baru-baru ini telah memasukkan RUU pemekaranpropinsi ALAS dan ABAS untuk segera disahkan tahun 2009. Apakah itu solusi yang tepat untukAceh?MalukuKonflik kekerasan bernuansa agama di Maluku yang sedemikian rupa melibatkan masyarakatawam dan telah mencederai hubungan kekerabatan di masyarakat, pada hakikatnyamembutuhkan intervensi yang holistik dan proses reintegrasi yang seksama. Tata ruangkehidupan orang Maluku yang sejak zaman Belanda, terutama pada pada abad ke 18 – 19,telah disegregasi dengan sengaja dan tersegregasi menjadi permukiman islam dan kristen (lihatsejarah berkembangnya hubungan pela dari negeri-negeri yang berbeda agama di Maluku, dariBartell). Maka pada kurun waktu seratus tahunan telah menyuburkan stereotip dan prasangkayang mendalam diantara komunitas islam dan kristen. Maka pembauran kembali komunitasnegeri-negeri islam dan kristen yang tidak memiliki hubungan pela, penghampiran kembali,integrasi kembali pasca konflik kekerasan membutuhkan waktu, kerja keras, kesabaran, dankreatifitas.Indikasi dari masih tersegregasinya masyarakat, dapat juga dilihat dari pemukiman permanenpara pengungsi konflik Maluku yang jumlahnya sekitar 10.000 – 15.000 orang di seluruh Maluku(CEWERS Maluku, 2009). Di kepulauan Ambon pengungsi kristen yang berasal dari seluruhkepulauan Ambon, merasa aman dan membangun rumah permanennya di wilayah Paso danLaha. Sedangkan pengungsi islam merasa aman membangun rumah permanennya diwilayahnegeri islam di pesisir jazirah Leihitu. Mereka belum merasa aman untuk kembali kerumahasalnya, meskipun konflik kekerasan antar komunitas islam dan kristen telah berhenti selama 5tahun. Hal lain yang bersifat laten adalah masih belum tuntasnya penyelesaian- penyelesaianhak kepemilikin rumah, tanah, kebun, yang ditinggalkan oleh pemiliknya ketika terjadi konflik.Hal ini membutuhkan penyelesaian hukum atau kesepakatan-kesepakatan antar masyarakat.Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan masalah yang paling krusial di Maluku. Malukunegeri seribu pulau, kekuatan utamanya adalah kekayaan laut dalam, terutama ikan tunaterbaik di dunia. Seluruh dukungan pembangunan pasca konflik yang inisiatifnya dari32