POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Gambar 2 : Kurva Konflik LundSetiap tahapan tentu memiliki tujuan tertentu dan oleh karenanya juga mengandalkan padamekanisme, instrumen dan modalitas sesuai dengan tujuan itu. Pencegahan konflik (diplomasipreventif, tindakan preventif, pencegahan krisis, preventive peacebuilding) merupakan berbagaiuoaya untuk mencegah situasi memburuk sehingga konflik terbuka tidak memburuk menjadikonflik kekerasan. Pengelolaan krisis merupakan proses untuk mencegah agar ketegangan dansikap konfrontasional antar pihak yang bersengketa perlu harus berubah menjadi pertikaianyang menggunakan tindak kekerasan. Pengelolaan konflik, tahap lanjut dari pengelolaan krisis,berusaha untuk menghentikan konflik, dengan peacemaking (peace enforcement) untukmengajak mereka yang bersengketa ke meja perundingan. Pada tahapan deeskalasi, upayapeacemaking (peace enforcement) ini dilanjutkan dengan berbagai upaya pengelolaan konflikuntuk memisahkan pihak-pihak yang bersengketa. Pada tahapan yang lebih dikenal sebagaipeacekeeping ini dilakukan pula berbagai bentuk komunikasi untuk membuka peluang terjadinyanegosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan. Persetujuan yang dicapai dari tahapan ini yangkerapkali dianggap seagai awal dari tahap deeskalasi berikutnya, yaitu peacebuilding (postconflictpeace building, untuk membedakannya dari preventive peace building). Sekedar sebagaicatatan, atribusi “post-konflik” pada istilah “post-conflict peacebuilding” baru muncul pada akhir1990an. Sebelum itu, tahapan setelah dicapainya persetujuan damai disebut secara luassebagai “peacebuilding”, yang bersama dengan peacemaking (peace enforcement) danpeacekeeping, merupakan bagian penting dari strategi resolusi konflik.Peacebulding, Conflict Relapse dan Pengelolaan KonflikTidak terlalu mudah menegaskan lingkup dan kerangka waktu proses peacebuilding. Sebagianbesar konsep peacebuilding merujuk pada pengertian sempit, misalnya ”perdamaian negatif”(negative peace), dan oleh sebab itu memusatkan perhatiannya pada berbagai upaya untukmeredam konflik bersenjata itu. Definisi UN (1992), misalnya, memahami peacebuilding sebagaiproses untuk menghentikan konflik kekerasan berskala besar dan mencegah kemungkinankembali merebaknya konflik kekerasan itu. Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros Ghali,merumuskan peacebuilding sebagai “upaya komprehensif untuk mengidentifikasi danmendukung struktur yang akan cenderung menopang konsolidasi perdamaian maupunmembangun a sense of confidence dan kesejahteraan masyarakat”. Laporan Brahimi (2000)4