POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

More documents

Recommendations

Info

Kemudian, dalam Pasal 2 UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inmdonesia jugadinyatakan sejumlah kewenangan Polri lainnya, yakni:a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;c. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;d. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasapengamanan;f. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamananswakarsa dalam bidang teknik kepolisian;g. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantaskejahatan internasional;h. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayahIndonesia dengan koordinasi instansi terkait;i. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.Dalam Pasal 16 UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan pulakewenangan Polri dalam proses pidana, adalah:a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentinganpenyidikan;c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;e. Melakukan pemeriksanan dan penyitaan surat;f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;g. Mendnatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;h. Mengadakan penghentian penyidikan;i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,;j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempatpemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah ataumenangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil sertamenerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntutumum;l. Mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggungjawab”.Sedemikian rincinya fugsi dan kewenangan Polri seperti di atas, menurut Awaloedin Djamin,menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari proses pre-emptif, preventif sampai represif.Keseluruhan fungsi di atas, merupakan fungsi polisi yang bersifat universal. Namun dalamkonteks Indonesia, Polri lebih menekankan pada fungsi preventif daripada represif. 81Untuk menjalankan fungsi preventif di atas, Polri menjadikan UU No 2/2002 sebagai acuanlegalnya yang terbaru. Di samping harus melakukan reformasi secara total dan berkelanjutan,dalam Buku Birunya “Reformasi Menuju Polri yang Profesional” Polri juga “berkomitmen menjadilembaga sipil otonom yang akuntabel terhadap tuntutan masyarakat yang berbasisdemokrasi.” 82 Bagaimana Polri hendak mengoperasionalkan komitmen tersebut, jawabannyadapat ditemui dalam Buku Induk Program Kepolisian dan Pengelolaan Anggaran. Dalam buku81 Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin MPA, Kedudukan Kepolisian Negara RI dalam SistemKetatanegaraan: Dulu, Kini dan Esok, Jakarta, PTIK Press, 2007, hlm. 54.82 Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumberdaya Manusia, LMUI, Kemitraandan Polri, Jakarta, 2006, hlm. 1.85
tersebut ditentukan bahwa struktur program dalam Subsektor Keamanan terbagi ke dalam tigaprogram utama: 831. Program penguatan Aparatur Negara di Bidang Penegakan Hukum dan HAM.2. Program Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri.3. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.Ketiga program di atas ditujukan untuk mewujudkan 5 (lima) kemampuan Polri, yakni:1. Kemampuan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam kerangkamelaksanakan kemampuan untuk menegakan hukum;2. Kemampuan untuk menegakaan hukun dan mempertahankan hak dasar manusia;3. Kemampuan untuk memelihara keamanan di dalam negeri;4. Kemampuan untuk menciptakan kerjasama internasional5. Kemampuan untuk menerima dukungan masyarakat.Guna mencapai kelima tujuan di atas, ada tiga kegiatan yang mesti dilakukan, yaitu:1. Membangun Kekuatan (Bangkuat). Pembangunan dibidang ini meliputi: aktivitasorganisasi, gelar kekuatan, pola rekrutmen, penampilan Polri berseragam dan tidakberseragam;2. Pembinaan Kekuatan (Binkuat), yang terdiri dari perbaikan kualitas pendidikan polisi,pengembangan karier, desentralisasi otoritas dalam memberikan pelayanan,dekonsentrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, konsolidasi unit, memeliharasoliditas kelembagaan, penyediaan material, prioritas dalam memberikan peralatankomunikasi dan instrument elektronik, kendaraan, memperkuat koperasi danyayasan.3. Kegiatan utama dalam Operasi Polisi. Tugas pre-emptif dan preventif yang ditujukanuntuk memberdayakan dan peranserta masyarakat, mendukung berbagai upayamenegakan aturan daerah, membangun kemitraan, menciptakan rasa aman, ketertiban,kelancaran lalu-lintas,, pelayanan satu atap (Samsat) tindakan persuasive menghadapidemonstran, memperbaiki kemampuan intelijen, penanganan daerah konflik,memperbaiki kemampuan melakukan penyidikan, memberikan perhatian khusus kepadajenis kriminalitas tertentu.Untuk lebih mengoperasionalkan seluruh fungsi ideal di atas, sejak 2005 Polri telah menyusunStrategi Besar (Grand Strategy) 2005-2025, yang ditindaklajuti dengan Rencana Strategisnya,2005-<strong>2009</strong>. Kemudian, di bawah Kepemimpinan Jenderal BHD, disusunlah langkah-langkahAkselerasi Program Kerja Polri berupa “Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri,Profesional dan Dipercaya Masyarakat.” 84Mengenai akselerasi Grand Strategi Polri 2005-2025, Jenderal BHD membaginya ke dalam 3(tiga) tahap. Tahap I, Trust Building (2005-2010), menekankan pentingnya dukunganmasyarakat dalam mewujudkan keberhasilan tugas-tugas Polri. Tahap II, Partnership Building(2011-2015), merupakan kelanjutan dari Tahap I, di mana perlu dibangun kerjasama yang eratdengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaaan Polri. Tahap III, Strive for Excellence(2016-2025). Pada Tahap akhir dari Grand Strateginya ini, Polri diharapkan mampu membangunkemampuan pelayanan public yang unggul dan dipercaya masyarakat.Dalam kaitannya dengan upaya mengantisipasi dan menanggulangi ancaman kontinjensi, Polrimelakukan operasi – baik langsung maupun tidak langsung - yang bertujuan mewujudkankembali kehidupan masyarakat yang normal. Bersama-sama dengan komponen masyarakat83 Lihat, Polri: Financial Management Reform, Partnership and Research Report LPEM FEUI, pp 7-1084 Keputusan Pepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. Pol:Kep/37/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008.86
Page 1:
POST-CONFLICT PEACEBUILDINGNaskah A
Page 4 and 5:
PengantarOleh : Kusnanto AnggoroTah
Page 7 and 8:
Gambar 2 : Kurva Konflik LundSetiap
Page 9 and 10:
Berulangnya kembali konflik merupak
Page 11 and 12:
sebagai masa yang cukup memadai unt
Page 13 and 14:
hubungan puisat-daerah yang lebih b
Page 15 and 16:
penyelesaian, maupun kerentanan sos
Page 17 and 18:
sesuatu dari proses itu. Inilah “
Page 19 and 20:
1955 memecah negara ke dalam konfli
Page 21 and 22:
Tahapan Demokrasi di Indonesia seja
Page 23 and 24:
Demokrasi, Konflik dan KeamananMasa
Page 25 and 26:
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nega
Page 27 and 28:
Disintegrasi, Reintegrasi,dan Modal
Page 29 and 30:
Secara teoritis dan berdasarkan pen
Page 31 and 32:
Gambar Siklus Resolusi KonflikConfl
Page 33 and 34:
Pendekatan dari Bawah : Gerakan Bak
Page 35 and 36:
pengangguran, tidak sebandingnya da
Page 37 and 38: akan dapat mencegah konflik kekeras
Page 39 and 40: dan respon dini pencegahan konflik
Page 41 and 42: pemerintahan yang ada belum mampu s
Page 43 and 44: sehingga sulit melakukan koordinasi
Page 45 and 46: espon dini 25 . Bagaimana menjadika
Page 47 and 48: tujuan perdamaian dirumuskan (subst
Page 49 and 50: Transisi Demokrasi,Konflik Sosial d
Page 51 and 52: Dengan demikian penyalahgunaan keku
Page 53 and 54: penekanan pada fungsi preventif, me
Page 55 and 56: Pertama, Pengertian dan batasan buk
Page 57 and 58: ersama untukmengakhiri konflik,atau
Page 59 and 60: Stabilisasi dan Pemullihan Pasca Ko
Page 61 and 62: melalui negosiasi, kompromi atau me
Page 63 and 64: masyarakat secara normal serta meng
Page 65 and 66: Keenam, fungsi intermediasi/fasilit
Page 67 and 68: fungsi penciptaan keamanan ini. Den
Page 69 and 70: dibalik ketimpangan antar kawasan d
Page 71 and 72: Daftar BacaanBartrand, Jacques, (20
Page 73 and 74: dikontrol dengan prinsip-prinsip da
Page 75 and 76: perang, sebab di dalam tugas ini mi
Page 77 and 78: Berkaitan dengan hal ini, kelompok
Page 79 and 80: pelecehan ataupun penguasaan tentar
Page 81 and 82: MOOTW/PSO. Di sinilah perlunya hubu
Page 83 and 84: eformasi Polri yang dimaksud. Di ba
Page 85 and 86: hukum (Rechstaat) bukan Negara keku
Page 87: ersangkutan dinyatakan bahwa “Pen
Page 91 and 92: dalam bidang structural dan instrum
Page 93 and 94: Ada banyak faktor penyebab yang iku
Page 95 and 96: Profil Singkat PenulisCornelis LayP
Page 97 and 98: Lambang Trijono memperoleh gelar Ma
show all

POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?