POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

fungsi penciptaan keamanan ini. Dengannya, secara hipotetik kemunculan konflik, apalagidalam rautnya sebagai konflik berulang merupakan indikasi yang valid dari kegagalan fungsidasar negara. Sejumlah literatur bahkan menempatkan konflik yang berulang sebagai salah satubagian inti dari komposit indeks dalam mengukur tingkat kekuatan dan kelemahan sebuahNegara.Dalam konteks ini, penekanan pada peran negara dalam skema kebijakan post conflict peacebuildingdapat dibaca sebagai instrumen untuk menormalkan fungsi dasar Negara:mengembalikan alasan bagi kehadiran negara. Hal ini membawa kita pada alasan kedua.Kedua, secara faktual, sejumlah hasil kajian menunjukan, berulangnya konflik merupakan fungsidari lemahnya kapasitas governability dan rendahnya legitimasi negara. Studi-studi telahmengkonfirmasi, weak state, apalagi failed state dan collapse state adalah sumber utama darikonflik dan conflict relapsing di banyak negara. Rotberg misalnya, menegaskan bahwa Negaragagal senantiasa terkait dengan dua sebab yang saling terkait: ketidak-mampuan Negara dalammenyediakan political goods yang merupakan alasan pokok bagi kehadiran Negara. Negaradalam hal ini (a) gagal menyediakan keamanan yang merupakan fungsi monopoli Negara yangnormalnya bisa disediakan melalui kapasitas mencegah invasi asing, mengeliminasi ancamandomestik yang mengancam tatanan sosial, mencegah kriminalitas, dan mengelola perbedaankepentingan di dalam masyarakat tanpa kekuatan koersif. (b) gagal memelihara tata hukumsebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk; (c) gagal memproduksi danmendelivery pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau dan merata; (d) gagalmenyediakan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana komunikasi; (e) gagalmengembangkan sistem keuangan dan perbankan yang stabil; (f) gagal menyediakankesempatan ekonom dan lingkungan bisnis yang kondusif; (g) gagal menyediakan ruang publik(public sphere) yang menjamin hak berpartipasi dan berkompetisi, respek dan menyokonginstitusi politik nasional dan regional, toleran terhadap perbedaan, dan hak-hak dasar sipil danasasi; (h) gagal melakukan pengawasan dan pengaturan atas lingkungan.Indonesia masa kini memang jauh dari kondisi yang digambarkan di atas. Tetapi secara partial,kita tetap menemukannya dalam pengalaman kita. Apalagi jika kita memperhatikan sejumlahkharakteristik dasar dari Negara gagal sebagai berikut: (a) adanya ketegangan, konflik, bahaya,faksionalisme; (b) kekerasan yang mengarah ke perang internal; (c) perang sipil yang dapatberangkat dari perselisihan komunal (suku, agama, dsbnya); (d) ketidak-mampuan mengontrolbatas wilayah atau hilangnya kontrol atas bagian wilayah; (e) kecenderungan regim kekuasaanmemangsa bangsa/ rakyat sendiri; (f) peningkatan angka pertumbuhan kriminalitas yangditandai muncul dan meluasnya geng kriminal yang berkuasa atas kota-kota, penyelundupan,dsbnya, lumpuhnya pihak keamanan, merajelalanya anarki, pengambil-alihan fungsipengamanan oleh orang kuat lokal (warlord); (g) ketidak-mampuan memberikan keamananpada seluruh wilayah; (h) lemah dan cacatnya institusi dimana hampir tidak ditemukan debatdemokratis; (i) terjadinya deprivasi sistem pendidikan dan kesehatan; (j) merajalelanya korupsi;(k) pejabat memperkaya diri dengan dana negara; (l) terjadi kekacauan ekonomi yang berujungpada kelaparan; dan (m) dikuasainya negara oleh kelas atau kelompok terbatas.Ketiga, studi-studi lebih mikro menunjukan konflik yang berulang sering terkait dan sekaligusbersumber dari dalam diri Negara sendiri. Kegagalan Negara dalam menyelesaikan persoalanpersoalanyang terkait dengan representasi dan distribusi, misalnya, terbukti menjadi strukturdisinsentif yang menggerogoti legitimasi Negara. Kondisi ini pada gilirannya, menjadi kondisiobyektif bagi kemunculan kembali konflik di banyak tempat.64