POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

penekanan pada fungsi preventif, meskipun muaranya adalah penegakan hukum pidana(represif).Pengutamaan fungsi preventif kepolisian perlu diletakkan dalam konteks masyarakat yangberubah dan menginginkan democratic security governance. Banyak negara pascaotoriter, danpascakonflik, mengadopsi gagasan pemolisian demokratik (democratic policing). Pada dasarnyademocratic policing merupakan kerangka normatif pemolisian dalam masyarakat demokratik.Pemolisian demokrarik bukan sekedar mengenai reformasi internal Polri, karena ia mencakuphubungan Polri dengan pemerintah dan institusi-institusi lainnya, di satu sisi, dan hubungan Polridengan masyarakatnya. Karena itu Pemolisian demokrarik merupakan agenda yang bukanhanya penting bagi Polri. Pemolisian demokratik juga bagi para pengambil kebijakan kepolisianseperti Presiden dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), organisasi masyarakat sipil,pegiat hak-hak asasi manusia. Pendek kata pemolisian demokrarik merupakan kebutuhan bagipara pemangku kepentingan terhadap fungsi kepolisian itu sendiri.Menurut David Bruce dan Rachel Neild, cakupan besar pemolisian demokrarik meliputigovernance of policing and the conduct of policing (tata kelola fungsi kepolisian dan perilakudalam menjalankan fungsi kepolisian tersebut), di antaranya adalah melindungi kehidupandemokrasi serta tatalaksana pemberian layanan kepolisian demi keselamatan, keamanan dankeadilan bagi masyarakat. 30Melindungi kehidupan demokrasi menuntut polisi untuk menjaga kebebasan politik sepertiberpendapat, berkumpul atau berserikat. Termasuk melindungi demokrasi adalah tidakmembiarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik perorangan maupunkelompok dalam masyarakat. Diperlukan pula kesadaran terus-menerus pada pihak Polri,bahwa mereka dituntut melayani masyarakat (public service) dan melindungi hak-hakc. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;e. Melakukan pemeriksanan dan penyitaan surat;f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;h. Mengadakan penghentian penyidikan;i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaanimigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangkamelakukan tindak pidana;k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasilpenyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;l. Mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggungjawab.m. Meskipun dikaitkan dengan (atau dalam rangka) kamtibmas, UU No. 2/2002 mengatur kewenangan Polriseperti: Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangkapencegahan; Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dan identitas lainnyaserta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti; Memberikan bantuan pengamanan dalamsidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; Menerimadan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.n.30 David Bruce dan Rachel Neild, 2005. The Police that We Want, A handbook for oversight of police in South Africa.Kelima bidang DP adalah: (1). Melindungi kehidupan demokrasi (protecting democratic political life); (2). Tatakelola,akuntabilitas dan transparansi (governance, accountability and transparency); (3). Tatalaksana pemberian layanankepolisian demi keselamatan, keamanan dan keadilan bagi masyarakat (service delivery for safety, security andjustice); (4). Perilaku polisi yang seharusnya (proper police conduct); (5). Kedudukan polisi sebagai warga negara(police as citizens). Masing-masing ruang lingkup DP tersebut memiliki sejumlah ukuran/kriteria, sehinggakeduanya menyodorkan 39 (tiga puluh sembilan) ukuran/kriteria DP.50