POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Militer, MOOTW dan “Peacebuilding”Oleh : Riefqi MunaProloguePengetahuan bagi masyarakat sipil mengenai peran berbagai aktor dalam peacebuildingmerupakan aspek yang mendasar untuk mendorong terciptanya perdamaian yang berlanjut diwilayah-wilayah konflik. Semua pihak di dalam suatu negara memiliki peran dan tanggungjawabuntuk menciptakan perdamaian tersebut dan dapat diujudkan ke dalam berbagai bentukketerlibatan untuk peacebuilding. Dalam konteks itu, paper ini bertujuan untuk memberikanpengantar secara umum mengenai peran tentara untuk tugas non-perang (Military OperationsOther than War-MOOTW) atau OMSP (operasi militer selain perang) dalam kontekspeacebuilding di tanah air. Dengan menyatakan tugas peacebuilding di tanah air, maka tugas,operasi atau misi militer tersebut merupakan tugas tentara dalam batas politik dan kedaulatannegara Republik Indonesia. Tentulah, mengingat bahwa tentara merupakan alat negara yangdiberi kewenangan untuk memiliki keahlian dan kemampuan untuk menggunakan elemenkekerasan teresebut, maka memerlukan berbagai prosedur da pengaturan untuk menjamintercapainya tujuan peacebuilding.Mengingat bahwa perkembangan mengenai penggunaan tentara untuk misi non-militer tersebutmerupakan kecenderungan global, maka paper ini juga akan melihat perkembangan padatingkat internasional. Paper ini juga mengedepankan konsep PSO (Peace Support Oparations)sebagai penyerta bagi MOOTW agar penggunaan istilah menjadi lebih fokus. Hal ini untukmemberikan landasan pemikiran agar persoalan OMSP tersebtut dapat diletakkan ke dalamkerangkan majemen pengelolaan alat pertahanan secara bertanggunggugat di dalam sistempolitik yang demokratis.Oleh karena tingkat sensitivitas mengenai tugas militer, maka klarifikasi atas tugas tersebutdiperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman baik secara normatif konseptual, semantik,maupun pada tingkat operasional. Persoalan peran militer di dalam OMSP sangatlah sensitifdan memerlukan pemahaman para pihak dalam upaya mewujudkan kedamaian, yaitu pihakmiliter, otoritas politik (pusat dan daerah) serta mayarakat secara umum. Pembahasan paper inimempertahatikan perkembangan yang terjadi di tingkat internasional dan memadukannyadengan realitas kondisi dalam negeri, terutama dalam kaitannya dengan upaya melakukanpeacebuilding pada situasi paska-konflik. Hal ini penting mengingat bahwa di dalampenggunaan militer untuk urusan dalam negeri semua ngera tidak bisa melepaskan dari normanormainternasional yang berlaku atau yang sedang berkembang terutama dari pengalamanPerserkatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam melakukan operasi perdamaian dan kemanusiaan.Keberadaan dan Tugas Utama TentaraKeberadaan tentara bagi suatu negara adalah suatu keniscayaan tidaklah perlu untukdipertanyakan keberadaannya. Semua negara di dunia dari yang besar sampai yang kecilmemiliki tentara untuk pertahanan dan keamanan nasionalnya. Namun, mengingat bahwatentara adalah alat negara yang secara khusus dilatih dan memiliki monopoli untukmenggunakan instrumen kekerasan yang destruktif, maka keberadaannya perlu dikelola dan69