POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Reformasi Polri dalam Konteks Manajemen Keamanandan PeacebuildingOleh: Indria SamegoPendahuluanPolri pasca Orde Baru adalah Polri yang berbeda dan berubah dari masa sebelumnya. Bilaselama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1April 1999, secara kelembagaan Polri keluar dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimanaorganisasi kepolisian di Negara-negara demokrasi lainnya, fungsi Polri selanjutnya adalahsebagai alat Negara pemelihara Kamtibnas, penegak hukum, pelindung dan pengayom sertapelayan masyarakat. Sebagai aparatur penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadibagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan Negara, yakni AngkatanBersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang dikenal sebagaipengemban Tri Brata 70 ini mesti melakukan berbagai perubahan, mulai dari paradigmaticsampai ke empiric. Terutama bagi anggota Polri di garis terdepan (First Line Supervisor),perubahan tersebut akan secara langsung dirasakan.Sementara publik, akan dengan mudah menilainya, apakah perubahan itu hanya retorika ataukebutuhan dalam tugas. Tanpa semangat itu, nampaknya kepercayaan masyarakat terhadapgagasan mewujudkan Polri yang tangguh dan terpercaya akan tetap menjadi mimpi yang sulitdirealisasikan. Kita berharap betul agar seluruh jajaran Polri, mulai dari Pimpinan Tertinggisampai perwiranya di lapangan dapat secara konsisten melaksanakan fungsi Polri di atas.Termasuk di dalamnya adalah membangun perdamaian (Peace Building) di sejumlah daerahKonflik atau Rawan Konflik yang sangat dikenal di tanah air, yakni Aceh, Maluku, SulawesiTengah, Maluku Utara dan Papua. Lewat Rencana Operasi Kontijensinya yang digelar setiaptahun, Polri berusaha mengantisipasi dan menanggulangi berbagai ancaman kontinjensi yangbersumber pada ideology, politik, ekonomi, social, budaya, keamanan dan bencana alam. Polrimenyadari bahwa dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukumterukur, akan mampu melakukan deteksi dan peringatan dini serta analisis yang lebih akuratmengenai kondisi Kamtibmas yang berkembang. Pada bagian akhir, Polri pun merasa ikutbertanggungjawab terhadap proses rehabilitasinya.Satu dasawarsa sudah kita mendengar jargon “Reformasi menuju Polri yang Profesional”.Belakangan, jargon tadi mendapat tambahan satu kata kunci lagi, yakni “Mandiri dan DipercayaMasyarakat”. Jadi lebih lengkapnya, semangat perubahan dalam tubuh Polri sekarang adalah,“Menuju Reformasi Polri yang Mandiri dan Profesional”. Di bawah kepemimpinan KapolriJenderal Roesmanhadi, semangat tersebut di atas diperkenalkan. Kemudian secara berturutturut,Kapolri penerusnya Jenderal Rusdihardjo, Da’i Bahtiar, Sutanto, dan sekarang JenderalBambang Hendarso Danuri (BHD) mengemban moral public untuk lebih mengoperasionalkan70 Sesuai dengan tuntutan reformasi, Tri Brata pun mendapatkan pemaknaan baru. Bila sebelumnya menggunakanBahasa Sanskerta, sejak arasehan Sespimpol 17-19 Juni 2002 di Lembang dasar dan pedoman moral KepolisianNegara Republik Indonesia ini, dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah: 1. Berbakti kepada nusa dan bangsadengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjungtinggi kebenaran, keadilan dankemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945.3. Senantiasa melindungi , mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keihlasan untuk mewujudkan keamanandan ketertiban. Lihat, Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin et al, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia:Dari Zaman Kuno sampai sekarang, hlm. 49379