POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

masyarakat secara normal serta menghambat proses mengembalikan kepercayaan masyarakatterhadap pranata-pranata negara, yang menjadi prasyaraat bagi kelanggengan perdamaian.Disamping itu, apabila jenis-jenis kejahatan serius demikian masih terus berlangsung pascakesepakatan damai, maka masyarakat akan meragukan peace dividend yang harus segeradirasakan masyarakat pasca terhentinya konflik kekerasan.Ketiga, berkaitan dengan elemen kedua, pengembalian fungsi tradisional kepolisian, sebagaialat untuk menjamin ketertiban masyarakat dan penegak hukum, menjadi elemen penting darioperasi stabilisasi dan pemulihan pasca konflik. Dalam konflik horizontal, seperti dalam halpenanggulangan pemberontakan bersenjata atau gerakan separatisme, polisi juga menjalankanfungsi kontra-insurgensi. Pasca konflik, fungsi polisi secara bertahap harus segera disesuaikanuntuk kemudian lebih berperan sebagai kekuatan kamtibmas. Penyesuaian fungsi kepolisian inijuga penting bagi upaya penanggulangan kejahatan serius yang kerap mewarnai masyarakatpasca konflik. Maraknya kembali aksi-aksi perampokan bersenjata di Aceh pasca perjanjiandamai Helsinki, misalnya, merupakan kondisi yang tidak jarang ditemui di wilayah-wilayah yangbaru saja mengalami konflik berkepanjangan. Tugas kepolisian pasca konflik ini, disampingmengembalikan ketertiban umum, perlu juga mencakup adanya kebebasan bepergian danpemberian jaminan keamanan bagi para pekerja kemanusiaan dan pengawas perdamaian(peace monitoring).Keempat, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghadapi apa yang disebut sebagaimasalah “spoilers of peace” (perusak perdamaian). Dalam studinya, Stedman menemukanbahwa salah satu persoalan rumit dalam meingiplementasikan perjanjian damai adalah apayang disebutnya sebagai “penipuan strategis” (strategic deception) oleh pihak-pihak yangbertikai, yang mencoba memanfaatkan perjanjian damai untuk mendapat keuntungan dalammencapai tujuan atau memenangkan peperangan. Pihak-pihak yang menggunakan “penipuanstrategis” itu disebutnya sebagai “spoilers of peace” atau perusak perdamaian. 48 Kelompokperusak perdamaian ini juga dapat datang dari pihak-pihak yang justru dirugikan karenaterhentinya konflik, seperti kelompok yang kerap disebut sebagai “pengusaha konflik” (conflictentrepreneurs). Operasi stabilisasi seyogyanya mampu mengatasi ancaman terhadapperdamaian yang datang dari kelompok spoilers ini.Kelima, dalam rangka memulihkan aktivitas keseharian masyarakat dan juga untukmempersiapkan proses pembangunan jangka panjang, operasi stabilisasi dan pemulihan jugamencakup berbagai kegiatan untuk memperbaiki infrastruktur ekonomi yang rusak maupunhancur akibat konflik. Perbaikan jalan, sekolah, jembatan, pasar tradisional, dan infrastrukturekonomi lainnya merupakan program yang penting dalam operasi stabilisasi dan pemulihan.Masyarakat Kewargaan dan PeacebuildingLantas, bagaimana peran organisasi masyarakat kewargaan (civil society) dalam tahapanstabilisasi dan pemulihan? Menurut laporan World Bank, yang dapat dikategorikan sebagaiorganisasi civil society dalam peacebuilding antara lain adalah: 4948 Lihat Stephen John Stedman, “Spoiler Problems in Peace Process,” International Security, vol. 22, no. 2 (Fall1997).49 Reiner Foster dan Mark Mattner, Civil Society and Peacebuilding: Potential, Limitations and Critical Factors (WorldBank, Report No. 36445-GLB), 20 Desember 2006, hal. 9.60