POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

dan respon dini pencegahan konflik diperlukan, serta kerangka kerja assesmen untukpeningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam pembangunan perdamaian di Indonesia.Masalah Utama Perdamaian Paska KonflikDaerah-daerah paska-konflik umumnya masih dalam kondisi perdamaian rentan (peacevulnerabilities) sehingga konflik mudah kembali muncul ke permukaan. Tantangan dihadapiterutama bersumber dari masih adanya kesenjangan perdamaian (peace gaps), antara tujuanperdamaian ideal diharapkan dan realisasi perdamaian nyata dicapai di masyarakat, sehinggaperdamaian menjadi rentan dan konflik kekerasan mudah muncul kembali ke permukaan. Untukmemastikan pembangunan perdamaian berlangsung secara berkelanjutan maka pentingdilakukan upaya-upaya mengatasi dan mengisi kesenjangan perdamaian (fullfiling the peacegaps), baik pada level kebijakan maupun level komunitas.Kesenjangan perdamaian ini terjadi disebabkan oleh beberapa sebab. Bisa bersumber darimasalah-masalah disekitar pencapaian perdamaian (peace making), atau kesepakatan damai(peace accord/aggrement) dicapai, bisa juga bersumber dari masalah-masalah kelembagaandan implementasi pembangunan perdamaian di masyarakat. Tinjauan kembali atas substansikesepakatan damai, masalah-masalah kelembagaan dan efektivitas implementasi kesepakatandamai di masyarakat dalam hal ini penting dilakukan. Dalam kasus Aceh, misalnya, memastikansejauhmana hasil kesepakatan perjanjian Helsinki diimplementasikan secara nyata dimasyarakat penting dilakukan. Demikian pula perjanjian Malino dalam kasus Maluku, MalukuUtara, dan Poso-Sulawesi Selatan, dan implementasi Otsus dalam kasus Papua, sejauhmanasecara substansial perjanjian damai dicapai mampu menjawab masalah konflik yang ada danmenumbuhkan perdamaian di masyarakat penting untuk dikaji, domonitor dan ditinjau ulang,guna memastikan berlangsungnya konsolidasi pembangunan perdamaian di masyarakat paskakonflik.Sayangnya, kajian tentang sejauhmana pencapaian damai dicapai selama ini dan bagaimanaimplementasinya di masyarakat masih sangat jarang kita temukan di Indonesia. Padahal hal itusangat penting untuk memastikan perdamaian dicapai berjalan efektif di masyarakat. Belajardari pengalaman di berbagai negara, perjanjian damai seringkali gagal mencapai konsolidasiperdamaian, dan karena itu konflik mudah kembali muncul, terutama disebabkan kurangkuatnya konsensus nilai dari pencapaian perdamaian atau perjanjian damai dicapai danlemahnya kelembagaan yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dalammengimplementasikan perjanjian damai. Selain itu, kuat tertanamnya sejarah dan siklus konflikkekerasan di masa lalu, dan besarnya dampak kekerasan dan masalah-masalah ketidakadilandan kesenjangan sosial-ekonomi dihadapi masyarakat, juga menambah bobot masalah ini 17 .Perjanjian damai secara substantif dikatakan kuat apabila ditopang oleh konsensus nilai yangluas (broad based concensus), melibatkan berbagai pihak sehingga mempunyai basis legitimasipolitik yang kuat, dan karena itu berbagai pihak merasa memiliki dan berkomitmenmendukungnya. Dukungan kelompok-kelompok politik dominan, disertai koalisi dan pembagiankekuasaan diantara mereka, dan dukungan mayoritas penduduk atau konstituen perdamaianterhadap perjanjian damai sangat menentukan keberlanjutan pembangunan perdamaian.Demikian itu akan memastikan berlangsungnya pemecahan atas masalah-masalah konflik dan17 Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee (eds), Building Peace in Aceh, Problems, Strategies, and Lessonsfrom Sri Lanka and Northern Ireland, Forum Asia, SECSN, dan IDR, 2005; Colin Knox and Padraic Quirk, PeaceBuilding in Northern Ireland, Israel and South Africa, MacMillan Press, 2000.36