POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

More documents

Recommendations

Info

daya, kekuasaan, status, dan lain sebagainya. Akibatnya, kompetisi di antara individu, kelompokatau antar kelompok di dalam suatu masyarakat atau negara tak terhindarkan.Konflik dapat dicegah atau dikelola jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara ataumetode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati atura main untuk mengaturkonflik. Penanganan konflik atau khususnya resolusi konflik sangat ditentukan oleh strukturkonflik itu sendiri. Dalam kaitan itu, paling tidak ada dua bentuk resolusi konflik: pertama,resolusi sebagai perlakuan (treatment) terhadap akar konflik; kedua, resolusi sebagaipenanganan (settlement) konflik dengan cara-cara paksaan (Coercion) atau dengan cara tawartmenawar (Bargaining) atau perundingan (negotiation).Paling tidak ada empat tahapan empirik resolusi konflik. Tahap pertama, masih didominasi olehstrategi militer yang berupaya mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Pada tahapkedua, memiliki orientasi yang bertujuan untuk memulai proses reintegrasi elite politik darikelompok-kelompok yang bertikai.Tahap ketiga lebih bernuansa untuk menerapkan problemsolving approach. Tahapan keempat atau terakhir, memiliki nuansa kultural yang kental karenatahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktural sosial-budaya yangdapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian.Louis Kriesberg dalam bukunya Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution(Maryland: Rowman and Littlefield, 2003, hlm. 384) mengatakan, semakin tinggi tingkat interaksidan saling ketergantungan antar pihak-pihak yang tadinya berkonflik, akan semakin membatasimunculnya konflik baru. Selain itu, munculnya saling pengertian dan berkembangnya normanormabersama juga akan mencegah konflik. Ini berarti, dalam praktek, bagaimana kita dapatmembantu agar pada masyarakat yang berkonflik terjadi interaksi positif dan salingketergantungan serta tercipta norma-norma baru yang positif agar konflik tak terulang kembali.Dalam kasus Indonesia, konflik-konflik vertikal dapat diselesaikan secara damai melaluiperundingan seperti kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diselesaikan melaluiperundingan di Helsinki yang berakhir dengan ditandatanganinya MoU Helsinki antaraPemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005. 11 Dalam kasus konflik di Papua, arahmenuju dialog komprehensif mengenai persoalan Papua juga masih berjalan. 12 Dalam kontekskonflik komunal, transformasi konflik juga dapat berubah dari konflik yang bersifat fisik menjadikerjasama antar etnik. Etnik-etnik yang termarjinalisasi juga dapat terangkat harkat danmartabatnya untuk menjadi salah satu tuan/master di daerahnya sendiri, contohnya etnik dayakdi Kalimantan. 13 Kasus Poso dan Maluku juga menunjukkan betapa konflik dapatbertransformasi menuju suatu kerjasama antar etnik baik pada tataran sosial ekonomi maupunpolitik. Demokrasi juga memungkinkan dilakukannya reformasi sektor keamanan (SecuritySector Reform) seperti yang dilakukan di Indonesia sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 21Mei 1998. Meski belum sempurna, SSR paling tidak sudah mengubah institusi AngkatanBersenjata Indonesia (ABRI) yang kental unsur politik dan iaganya menjadi Tentara Nasional11 Lihat, antara lain, Ikrar Nusa Bhakti, et.al., Beranda Perdamaian. Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.12 Lihat, antara lain, Muridan S. Wijoyo, et.al., Road Map Papua, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008; lihat jugaNeles Tebay, Dialog Jakarta – Papua. Sebuah Perspektif Papua, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan PerdamaianKeuskupan Jayapura, 2009.13 Benny Subianto, “Ethnic Politics and the Rise of the Dayak-Bureaucrats in Local Elections: Pilkada in SixKabupaten in West Kalimantan,” dalam Maribeth Erb and Pryambudi Sulistiyanto, eds., Deepening Democracy inIndonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009, hlm.327-351.21
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang setapak demi setapakmenuju institusi yang profesional murni.Otonomi Daerah, Etnisitas dan KeamananOtonomi daerah yang diterapkan sejak era Presiden B.J. Habibie telah berhasil mengangkatkelompok masyarakat yang termarjinalkan menjadi tuan di negerinya sendiri. Mereka yang dulutermarjinalkan kini telah mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan publik baikdi legislatif dan eksekutif daerah maupun di perguruan-perguruan tinggi negeri. Kondisi ini terjadidi hampir seluruh wilayah Indonesia, terlebih lagi di provinsi-provinsi seperti NAD, KalimantanBarat, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Papua.Sirkulasi elit di antara etnik-etnik yang ada di berbagai wilayah Indonesia sebagian besar terjadisecara damai melalui pilkada-pilkada langsung namun patut juga dicatat masih ada persoalan/isu mengenai putra daerah dan bukan putra daerah, isu tersebut diharapkan sirna seiringdengan kemajuan pembangunan daerah dan semakin matangnya rakyat berdemokrasi.Kericuhan yang terjadi pasca dilaksanakannya Pilkada langsung amat jarang terjadi diIndonesia. Persoalan memang muncul pada Pilkada di Maluku Utara, Sulawesi Selatan danJawa Timur, untuk menyebut pilkada di tiga provinsi yang penyelesaiannya memakan waktuyang lama (Maluku Utara), paling memakan biaya karena sampai diulang dua kali (Pilkada JawaTimur) dan paling menimbulkan persoalan etnik (Sulawesi Selatan). Daerah yang denganbanyak etnis tapi dengan dua atau tiga etnik dominan, seperti Sumatera Utara, berbagai provinsidi Kalimantan, dan Papua, tidak jarang membutuhkan adanya koalisi antar etnik agar dukunganmasyarakat dan situasi aman dapat terjadi di wilayah itu. Daerah dengan dua etnik dominan,seperti di Sulawesi Selatan membutuhkan kearifan tersendiri agar persoalan etnisitas itu tidakmenjadikan wilayah tersebut menjadi tidak aman akibat pertarungan antar etnik-etnik yangdominan. Dalam kasus di mana terdapat satu etnik dominan seperti di pulau Jawa, pertarunganutamanya bukan pada antar etnik melainkan dari sisi koalisi antar partai. Lepas dari berbagairagam daerah tersebut, rakyat di daerah telah membuktikan bahwa mereka dapatmempraktekkan sistem demokrasi modern secara baik, walau masih ada bumbu-bumbuetnisitasnya di sana sini.Dari sisi sosial –ekonomi, otonomi daerah telah memungkinkan keseimbangan pendapatanantara pusat dan daerah serta pemerataan pembangunan antar dan intra provinsi , namun takdapat dipungkiri bahwa elit-elit lokal masih lebih menikmati diterapkannya otonomi daerah.Kini persoalan utamanya ialah bagaimana agar demokrasi bukan hanya terkait dengankeamanan semata, melainkan juga dengan kesejahteraan rakyat. Tiga hal itu saling terkait agarrakyat benar-benar dapat menikmati manfaat positif dari sistem demokrasi yang baru. Adanyakesejajaran antara demokrasi, keamanan, kesejahteraan dan penghapusan berbagai hal yangberbau diskriminatif akan menihilkan, paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya konflikkonflikvertikal dan horizontal di Indonesia.Apa yang harus dilakukan masyarakat sipil pasca konflik?Paling tidak ada tiga asumsi yang perlu dikemukakan: Pertama, lingkaran konflik (vertikal danHorizontal) yang melibatkan negara dan Pola kekerasan negara seperti “Negara Intelijens” masaOrba masih terus berlaku. Kedua, asumsi optimis melihat hasil reformasi sektor keamanan22
Page 1: POST-CONFLICT PEACEBUILDINGNaskah A
Page 4 and 5: PengantarOleh : Kusnanto AnggoroTah
Page 7 and 8: Gambar 2 : Kurva Konflik LundSetiap
Page 9 and 10: Berulangnya kembali konflik merupak
Page 11 and 12: sebagai masa yang cukup memadai unt
Page 13 and 14: hubungan puisat-daerah yang lebih b
Page 15 and 16: penyelesaian, maupun kerentanan sos
Page 17 and 18: sesuatu dari proses itu. Inilah “
Page 19 and 20: 1955 memecah negara ke dalam konfli
Page 21 and 22: Tahapan Demokrasi di Indonesia seja
Page 23: Demokrasi, Konflik dan KeamananMasa
Page 27 and 28: Disintegrasi, Reintegrasi,dan Modal
Page 29 and 30: Secara teoritis dan berdasarkan pen
Page 31 and 32: Gambar Siklus Resolusi KonflikConfl
Page 33 and 34: Pendekatan dari Bawah : Gerakan Bak
Page 35 and 36: pengangguran, tidak sebandingnya da
Page 37 and 38: akan dapat mencegah konflik kekeras
Page 39 and 40: dan respon dini pencegahan konflik
Page 41 and 42: pemerintahan yang ada belum mampu s
Page 43 and 44: sehingga sulit melakukan koordinasi
Page 45 and 46: espon dini 25 . Bagaimana menjadika
Page 47 and 48: tujuan perdamaian dirumuskan (subst
Page 49 and 50: Transisi Demokrasi,Konflik Sosial d
Page 51 and 52: Dengan demikian penyalahgunaan keku
Page 53 and 54: penekanan pada fungsi preventif, me
Page 55 and 56: Pertama, Pengertian dan batasan buk
Page 57 and 58: ersama untukmengakhiri konflik,atau
Page 59 and 60: Stabilisasi dan Pemullihan Pasca Ko
Page 61 and 62: melalui negosiasi, kompromi atau me
Page 63 and 64: masyarakat secara normal serta meng
Page 65 and 66: Keenam, fungsi intermediasi/fasilit
Page 67 and 68: fungsi penciptaan keamanan ini. Den
Page 69 and 70: dibalik ketimpangan antar kawasan d
Page 71 and 72: Daftar BacaanBartrand, Jacques, (20
Page 73 and 74: dikontrol dengan prinsip-prinsip da
Page 75 and 76:
perang, sebab di dalam tugas ini mi
Page 77 and 78:
Berkaitan dengan hal ini, kelompok
Page 79 and 80:
pelecehan ataupun penguasaan tentar
Page 81 and 82:
MOOTW/PSO. Di sinilah perlunya hubu
Page 83 and 84:
eformasi Polri yang dimaksud. Di ba
Page 85 and 86:
hukum (Rechstaat) bukan Negara keku
Page 87 and 88:
ersangkutan dinyatakan bahwa “Pen
Page 89 and 90:
tersebut ditentukan bahwa struktur
Page 91 and 92:
dalam bidang structural dan instrum
Page 93 and 94:
Ada banyak faktor penyebab yang iku
Page 95 and 96:
Profil Singkat PenulisCornelis LayP
Page 97 and 98:
Lambang Trijono memperoleh gelar Ma
show all

POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?