POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

masyarakat, mencegah dan mengurangi kriminalitas, menanggulangi ketidaktertiban,menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Pemolisian demokrarik mengharuskan polisimengubah diri: melayani masyarakat, bukan kekuasaan; mencegah konflik, bukanmembiarkannya.Akuntabilitas Penegak HukumPemolisian demokrarik menuntut bahwa aparat penegak hukum harus transparan dan akuntabelserta menegakkan hak-hak masyarakat. Namun berbagai jajak pendapat masih menunjukkanketidakpuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja kepolisian. Akuntabilitas lembagapenegak hukum, bahkan hakim dan advokat, menjadi sorotan banyak kalangan karenabanyaknya keanehan dan penyelewengan dalam proses penegakan hukum (termasuk dalamistilah “mafia peradilan”).Lembaga-lembaga penegak hukum seharusnya menjadi salah satu sasaran utama dan pertamadalam reformasi bidang hukum. Hal ini karena, selama pemerintahan otoriter Orde Baru, aparatpenegak hukum adalah instrumen represi oleh penguasa. Aparat penegak hukum mewarisikebiasaan terbebas dari tanggung jawab dan akuntabilitas.Penegakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana (KUHAP). Pada dasarnya fungsi KUHAP adalah membatasi kekuasaan negara dalamproses peradilan pidana dan melaksanakan hukum pidana materiil, sekaligus melindungi paratersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan tindakan aparat penegak hukum danpengadilan. Tetapi KUHAP dapat menjadi alat penindas warga negara, karena lebih banyakmemberikan hak dan otoritas kepada aparat penegak hukum tanpa ukuran yang memadai dantanpa memberikan kepastian hukum.Penegakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana (KUHAP). Pada dasarnya fungsi KUHAP adalah membatasi kekuasaan negara dalamproses peradilan pidana dan melaksanakan hukum pidana materiil, sekaligus melindungi paratersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan tindakan aparat penegak hukum danpengadilan. Tetapi KUHAP dapat menjadi alat penindas warga negara, karena lebih banyakmemberikan hak dan otoritas kepada aparat penegak hukum tanpa ukuran yang memadai dantanpa memberikan kepastian hukum.Proses peradilan pidana sering diwarnai berbagai praktik seperti ini: penangkapan ataupenahanan yang berkepanjangan, tetapi orang dan berkas perkaranya tak kunjung sampai dipengadilan; kekerasan dan penyiksaan dalam penyidikan maupun penuntutan; berkas perkarasudah bertahun-tahun dilimpahkan ke pengadilan, namun perkaranya dibiarkan tanpadisidangkan dan terdakwa sudah kurus kering mendekam sekian tahun dalam tahanan;penangkapan atau penahanan tanpa surat perintah dan penjelasan tentang kejahatan yangdisangkakan dan didakwakan. Untuk “melunakkan” dampak diskresi dan penyalahgunaanwewenang aparat penegak hukum, masyarakat terjebak dalam mafia peradilan. 31Karena itu, penting untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam proses peradilanpidana dan memberdayakan sistem pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, sehinggameningkatkan akuntabilitas mereka. Secara umum diperlukan revisi KUHAP agar semakinmencerminkan prinsip due process.31 Lihat Komisi Hukum Nasional, 2007. Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid 2), bagian ketiga.51