POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

alam, pengelolaanlingkungan.@ M. Fajrul Falaakh, 2009. Sumber: Linda Singer, 1994. Settling disputes: Conflict resolution in business, families,and the legal system, hlm. 16. Catherine Morris, 2002. What is Alternative Dispute Resolution (ADR)?Berbagai kemungkinan di muka tidaklah bersifat monolitik. Kombinasi antara cara konsensualdan pembuatan aturan baru merupakan hal yang biasa ditempuh, misalnya diikuti legislasi olehparlemen karena dibutuhkan legitimasi dari negara dan ruang lingkup permasalahannyamembutuhkan aturan yang berjangkauan luas. Mungkin pula legislasi yang sama, atau terpisah,mengatur mekanisme peradilan untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi maupun yangmungkin timbul di kemudian hari.Peluang masyarakat untuk menyelesaikan konflik membuka kemungkinan untukmengakomodasi dan menerapkan “hukum lokal” (digunakan dalam pengertian generik). Hukumhukumlokal dapat diakomodasi dalam peraturan-peraturan daerah. Pada dasarnya hukum adatjuga dapat digunakan langsung untuk menyelesaikan konflik. Mediasi, konsiliasi dan arbitraseadalah mekanisme yang biasa ditempuh oleh masyarakat lokal dalam menyelesaikanperselisihan atau sengketa hukum.Perlu disadari bahwa, mengharapkan hukum berperan dalam penyelesaian konflik tidaklahcukup hanya mengandalkan institusi-institusi konvensional penegakan hukum seperti kepolisian,kejaksaan dan pengadilan, atau membangun yang baru sekalipun. Penting juga untukmerancang cara institusi-institusi tersebut menjalankan perannya dalam penyelesaian konflik.Hal ini menuntut kejelasan mengenai hukum acara. Singkatnya, konflik tidak dapat diselesaikansecara memuaskan ketika cara-caranya tidak memenuhi standar umum due process of lawseperti accessible, clarity, certainty, simplicity, fairness, impartiality, indiscriminate, transparent,accountable dan lain-lain.***55