POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

pemerintahan yang ada belum mampu secara efektif mengatasi potensi konflik, hambatanperdamaian dan ketegangan sosial yang ada, melalui kebijakan pembangunan.Menghadapi tantangan ini diperlukan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaiankhusus, bukan hanya mengatasi potensi konflik atau ketegangan struktural yang ada, tetapi jugamengatasi perdamaian yang rentan karena belum jelasnya arah, visi, orientasi, tujuan dankerangka pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian ke depan (peace buildingroadmaps). Pembangunan perdamaian di daerah paska konflik yang dulunya mengalami konflikyang akut dan disertai segregasi sosial-politik yang tajam membutuhkan pendekatanpembangunan perdamaian secara khusus menekankan pentingnya transformasi konflik danrekonsiliasi jangka panjang. Pendekatan ini bukan hanya bersifat transisional atau responsesaat atas konflik dan potensi konflik yang ada, tetapi juga membangun perdamaian jangkapanjang, mengatasi kesenjangan, ketidakadilan, dan rekonstruksi komunitas yang hancur akibatkonflik kekerasan di masa lalu menuju tercapainya perdamaian yang berkeadilan secaraberkelanjutan (sustainable just-peace) 21 .Pendekatan transformatif konflik dan rekonsiliasi jangka panjang bisa diharapkan mampumengatasi kesenjangan perdamaian dihadapi daerah-daerah paska-konflik. Pendekatan inimencakup berbagai area dan aspek masalah yang harus ditangani, tidak hanya bersifattransisional tetapi juga transformatif, dalam berbagai level masalah, di level atas; negosiasitingkat tinggi, membangun koalisi dan konsensus damai, pembagian kekuasaan, danpenghentian kekerasan, di level menengah; meningkatkan kapasitas perdamaian, advokasiperdamaian, resolusi konflik berbasis pemecahan masalah, pembetukan komisi perdamaian,dan di level bawah memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi di tingkat komunitas, trauma,prasangka, kesenjangan, ketidakadilan dan masalah-masalah sosial-ekonomi lainnya dihadapimasyarakat.Contoh terbaik bagaimana pendekatan transformasi ini dijalankan, dalam spektrum kontinumtransisi, transformasi da rekonsiliasi jangka panjang, adalah dilakukan presiden Nelson Mandeladi Afrika Selatan. Menekankan pentingnya empat agenda dan proses pencapaian perdamaian,Nelson Mandela merumuskan pembangunan perdamaian di Africa Selatan sebagai upayamencapai: (1) kesatuan dan rekonsiliasi nasional, menjawab kebutuhan warga kulit putih danhitam hidup bersama secara sederajad; (2) pembentukan sistem demokrasi untuk menjaminsemua warga negara memiliki hak sama dan kesempatan menentukan masa depannya; (3)mengakhiri dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan antara pendudukkulit putih dan kulit hitam yang begitu tajam, dan (4) kebutuhan membangun kembali danmemodernisasi ekonomi untuk peningkatan kamajuan ekonomi untuk mengatasi masalahkemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan mayoritas penduduk, khususnya warga kulithitam.Mengikuti pendekatan ini, kesenjangan perdamaian, baik kesenjangan strategis (strategic gaps)antara perdamaian jangka pendek dan jangka panjang, kesenjangan koordinasi antar berbagaipihak pemangku perdamaian (coordination gaps), maupun kesenjangan implementasi antarakonsensus perdamaain ideal diharapkan dalam pakta perjajian damai dengan realisasi danimplementasinya di masyarakat (implementation gaps), bisa diatasi. Bagaimana memastikanperjanjian damai berjalan efektif, melakukan monitoring atas implementasi perjanjian damai,tanggap dan respon dini pencegahan konflik, mengurangi potensi konflik dan keteganganstruktural, meningkatkan kapasitas perdamaian masyarakat, merupakan beberapa agenda danlangkah penting harus dilakukan. Assesmen terhadap kebutuhan pembangunan perdamaian21 John Paul Lederach, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. US Institute for Peace, 1998.38