POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

Berkaitan dengan hal ini, kelompok pertama melihat bahwa tentara tidak dibekali untuk tugastugasselain perang dan oleh karena itu keterlibata tentara di dalam tugas-tugas non-perangseperti PSO akan mengurangi konsentrasi profesi dasar tentara di dalam memaksimalkankemampuan perang secara konvensional. Namun demikian, tanpak jelas bahwa berbagaitentara di dunia dari yang maju sampai di negara-negara berkembang, telah terdapatkencenderungan penggunaan militer untuk tugas-tugas PSO dan MOOTW seara umum.Amerika Serikat telah mengeluarkan sejumlah Doktrin dan Field Manual untuk mengantisipasitentara Amerika dan kesatuan-kesatuan terkait untuk MOOTW. Dalam MOOTW militer AStermasuk yang terdepan di dalam melakukan berbagai persiapan perangkaat lunak. Begitu jugapusat pengembangan doktrin militer Inggris telah mempersiapkan piranti lunak untuk PSO. 65Selain itu NATO secara khusus juga mempersiapkan doktrin dan manual untuk PSO sertapersiapan training bagi militer nanggota NATO.Penggunaan tentara untuk PSO telah juga menimbulkan perdebatan tentang hakekat tugastersebut serta perkaitanya dengan standing forces untuk menjaga pertahanan negara yangbersangkutan. Tentara memiliki kapasitas dan keahlian teknis yang dalam konteks tertentudapat diperbantukan kepada otoritas sipil untuk tugas-tugas seperti PSO dan kemanusiaa.Dalam konteks ini, penugasan militer tersebut dalam konteks “idle capacity”, yaitu merupakankapasitas yang tidak dipakai atau tidak dibutuhkan dalam artian keberadaa jumlah pasukanmaupun dalam makana keahlian teknis yang pada saat tersebut tidak sedang dalammenjalankan tugas pertahanan negara. Dalam berbagai kasus pada operasi kemanusian,lembaga-lembaga bentuan kemanusian juga memiliki kecenderungan untuk menggunakankeberadaan militer untuk membantu distribusi logistik bantuan sehingga bisa efisien denganmenggunakan idle capacity militer. 66Dalam konteks Indonesia, sebuah kajian tentang aspek “idle capacity” ini pernah dilakukan olehProPatria sebagai berikut, bahwa:Di tengah ketiadaan ancaman militer dari luar dan terdapatnya Idl capacity yang dimiiki oleh TNI,adalah wajar bila TNI dapat ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas perbantuan.Meskipun demikian, hal tersebut hanya dapat dilakukan sejauh:(a) tidak mengurangi kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas utamanya;(b) tidak mengurangi atau mematikan kapasitas institusi sipil dan/atau kepolisian negaradalam melaksanakan tugasnya;(c) tidak bersifat permanen; dan(d) hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan politik pemerintah. 67The TNI CapabilityIndonesia merupakan negara kepulauan yangat sangat luas dengan ribuan pulau yang tersebardari Sabang sampai Merauke yang meliputi wilayah seluas Eropa. Dengan luas wilayah yangmembentang dari London sampai Moskow ini, tugas dan persiapan TNI untuk melakukanpertahanan mendapatkan tantangan yang begitu besar. Fakta sebagai sebuah negara kepulaianmenuntut kapabilitas TNI untuk dapat menjaga perbatasan yanb begitu terbuka (porous border)65 Misal: JWP-3-50, The Military Contribution to Peace Support Operations, Shrivenham: JDCC, 200466 Larry MInear, Marc Sommers dan Ted van Baarda, NATO and Humanitarian Action in the Kosovo Cricis,Occasional Paper Vo. 36, Thomas J. Watson Institute of International Studies, Brown University, 2000.67 Tim Pokja Pro Patria, Tugas Perbantuan Tentara Nasional Indonesia. Naskah Akademik, November 24 – January2005, hal. 1-6.74