kedudukannya. 76 Oleh karenanya, baik Panglima TNI maupun Kapolri, sama-sama “berada dibawah Presiden” dan “…diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 77 Yang membedakannya adalah bahwa “AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum”, sementaraTNI tunduk pada peradilan militer. 78 Selain itu, “Presiden dalam menetapkan arah kebijakanKepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh lembaga kepolisian nasional”. 79 ReformasiPolri selanjutnya ditegaskan dlam UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Berangkat dari semangat perubahan tersebut di atas, maka Polri berusaha membangunpemahaman empiric tentang aspek fungsi kepolisian universal dan pemahaman sosiologis yangterkait dengan sejarah perjuangan dan budaya bangsa Indonesia. Lewat reformasi pula Polriberupaya menggugah semua pihak untuk ikut berperan serta di dalam upaya mewujudkan Polriyang mampu menjawab tantangan profesi masa depan sesuai tuntutan reformasi.Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan structural, instrumental dan cultural.Dengan cara itu maka kemandirian Polri harus ditafsirkan sebagai upaya konkrit untukmenjadikan Polri sebagai salah satu pilar Negara dalam mewujudkan masyarakat madani.Aspek structural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahaninstrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuanfungsi dan iptek. Sementara perubahan cultural memusatkan pada manajemen sumberdaya,manajemen operasional dan system pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akanberakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan kepolisian. 80Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (lawenforcement officers), pemelihara ketertiban (order maintenance). Peran tersebut di dalamnyamengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun didalam Negara yang system politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak hu kumdireduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan polisi bukannya dekat danmelindungi masyarakat, melainkan sebaliknya berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapandengan rakyatnya. Sementara di Negara demokratis, polisi harus transparan dan bukanmembela kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki alatkekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen yang menjamin transparansidan akuntabilitas.Keempat, perubahan UU No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI,dan UU No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Sejalan dengan tuntutan reformasiyang mengedepankan demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM, aturan dasar mengenaiPolri pun mengalami perubahan. UU No 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara RepublikIndonesia menyebut fungsi Kepolisian sebagai berikut: “Fungsi Kepolisian adalah salah satufungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudiandalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah KepolisianNegara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. penyidik pegawai negerisipil; dan atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Dalam ayat (2) pasal yang76 Menimbang item (g) Tap MPR No VII.MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran KepolisianNegara Republik Indonesia.77 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Tap MPR/2000 tersebut di atas.78 Pasal 3 ayat (4a.) dn Pasal 7 ayat (4) Tap MPR/2000 di atas.79 Pasal 8 ayat (1) Tap MPR/2000, dan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi lembaga ini diatur dalam UU No2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indnesia..80 Uraian lebih lengkap mengenai Reformasi Polri ini dapat dilihat dalam “Reformasi Menuju Polri yang Profesional,Jakarta, Juli 1999.83
ersangkutan dinyatakan bahwa “Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuaidengan peraturan perundanganyang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”Sementara mengenai tugas pokok kepolisian, rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 13 UU No2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas. Di sana dikatakan bahwa Tugaspokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat, b. Menegakan hukum; dan c, memberikan perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 14 ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesiabertugas:a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat danpemerintah sesuai kebutuhan;b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan;c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakatserta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikpengawas pegawai negeri sipil. Dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukumacara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic danpsikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguanketertiban dan /atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan denganmenjunjung tinggi hak azasi manusia;j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansidan/atau pihak yang berwenang;k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugaskepolisian; sertal. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”Di samping tugas pokok di atas, UU No 2/ tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia juga menekankan sejumlah kewenangan Polri sebagai berikut:a. Menerima laporan dan /atau pengaduan”b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertibanumum;c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dankesatuan bangsa;e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisianf. Melaksanakan pemeriksan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangkjapencegahan;g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;h. Mengambil sidik jari dan identitas lainna serta memotret seseorang;i. Mencari keterangan dan barang bukti;j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;k. Mengelyarkan surat ijin/atau surat keterangan yang diperlukan dalam ranga pelayananmasyarakat;l. Memberikan bantuan pengawanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiataninstansi lain, serta kegiatan masyarakat;m. Menerima dan menimpan barang temuan untuk sementara waktu.84
- Page 1:
POST-CONFLICT PEACEBUILDINGNaskah A
- Page 4 and 5:
PengantarOleh : Kusnanto AnggoroTah
- Page 7 and 8:
Gambar 2 : Kurva Konflik LundSetiap
- Page 9 and 10:
Berulangnya kembali konflik merupak
- Page 11 and 12:
sebagai masa yang cukup memadai unt
- Page 13 and 14:
hubungan puisat-daerah yang lebih b
- Page 15 and 16:
penyelesaian, maupun kerentanan sos
- Page 17 and 18:
sesuatu dari proses itu. Inilah “
- Page 19 and 20:
1955 memecah negara ke dalam konfli
- Page 21 and 22:
Tahapan Demokrasi di Indonesia seja
- Page 23 and 24:
Demokrasi, Konflik dan KeamananMasa
- Page 25 and 26:
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Nega
- Page 27 and 28:
Disintegrasi, Reintegrasi,dan Modal
- Page 29 and 30:
Secara teoritis dan berdasarkan pen
- Page 31 and 32:
Gambar Siklus Resolusi KonflikConfl
- Page 33 and 34:
Pendekatan dari Bawah : Gerakan Bak
- Page 35 and 36: pengangguran, tidak sebandingnya da
- Page 37 and 38: akan dapat mencegah konflik kekeras
- Page 39 and 40: dan respon dini pencegahan konflik
- Page 41 and 42: pemerintahan yang ada belum mampu s
- Page 43 and 44: sehingga sulit melakukan koordinasi
- Page 45 and 46: espon dini 25 . Bagaimana menjadika
- Page 47 and 48: tujuan perdamaian dirumuskan (subst
- Page 49 and 50: Transisi Demokrasi,Konflik Sosial d
- Page 51 and 52: Dengan demikian penyalahgunaan keku
- Page 53 and 54: penekanan pada fungsi preventif, me
- Page 55 and 56: Pertama, Pengertian dan batasan buk
- Page 57 and 58: ersama untukmengakhiri konflik,atau
- Page 59 and 60: Stabilisasi dan Pemullihan Pasca Ko
- Page 61 and 62: melalui negosiasi, kompromi atau me
- Page 63 and 64: masyarakat secara normal serta meng
- Page 65 and 66: Keenam, fungsi intermediasi/fasilit
- Page 67 and 68: fungsi penciptaan keamanan ini. Den
- Page 69 and 70: dibalik ketimpangan antar kawasan d
- Page 71 and 72: Daftar BacaanBartrand, Jacques, (20
- Page 73 and 74: dikontrol dengan prinsip-prinsip da
- Page 75 and 76: perang, sebab di dalam tugas ini mi
- Page 77 and 78: Berkaitan dengan hal ini, kelompok
- Page 79 and 80: pelecehan ataupun penguasaan tentar
- Page 81 and 82: MOOTW/PSO. Di sinilah perlunya hubu
- Page 83 and 84: eformasi Polri yang dimaksud. Di ba
- Page 85: hukum (Rechstaat) bukan Negara keku
- Page 89 and 90: tersebut ditentukan bahwa struktur
- Page 91 and 92: dalam bidang structural dan instrum
- Page 93 and 94: Ada banyak faktor penyebab yang iku
- Page 95 and 96: Profil Singkat PenulisCornelis LayP
- Page 97 and 98: Lambang Trijono memperoleh gelar Ma