POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

MOOTW/PSO. Di sinilah perlunya hubungan sipil-militer yang dinamis antara elit politik yangterkoordinasi dari pusat sampai daerah dengan pihak militer. Dalam sebuah negara dekrasi,orotitas politik merupakan panglima dari penggunaan kekuatan militer termasuk untukdigunakan di dalam MOOTW. Kepekaan orotitas sipil dan berjalannya sistem eary warningsystem yang tidak manipulatif akan menentukan bagi kecekatan otoritas politik sipil melakukankoordinasi dan perintah terhadap militer.Selain itu, persoalan yang perlu ditangani adalah adanya standard operating procedures (SOP)yang baku pada aspek yang berbeda, yang mengatur (1) hubungan atau kendali otoritas politikatau mekanisme kerjasaman sipil-militer (CIMIC) baik pusat maupun daerah dalamhubungannya dengan militer di dalam suatu MOOTW, serta (2) SOP yang mengatur tentangpelibatan, operasi maupun penyiapan tentara untuk MOOTW. Dengan demikian, dalam kontekspeacebuilding, memerlukan ketegasan, kejelasan dam kemempuan administrasi pemerintahanbaik itu pada tingkat pusat dibantu daerah untuk dapat secara efektif mengelola danmengendalikan (komando) suatu tugas perbantuan untuk memaksimalkan tercapainya tujuanterciptanya perdamaian di wilayah paska konflik. Untuk itu, pemerintah memiliki kewajiban untuksecara jelas mempersiapkan suatu aturan dan mekanisme mengenai penggunaan kekuatanmiliter untuk tugas-tugas peacebuilding agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan / atautanggungjawab, apalagi persaingan atau konflik antar sektor keamananan seperti anara polisidan tentara, yang sama-sama merupakan alat negara.***78