POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

eformasi Polri yang dimaksud. Di bawah kepemimpinannya, Jenderal BHD ingin lebihmempercepat proses reformasi tersebut lewat “Program Kerja Akselerasi Transformasi Polrimenuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat.”Yang menjadi pertanyaan umum adalah, seberapa jauh hal itu telah dilakukan? Sesuai dengansemangat jaman, apakah peran dan reformasi yang dijalankan Polri mendukung prinsip-prinsipdemokrasi dan diterima secara politik (politically acceptable)? Dalam masyarakat yang kianmenuntut penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance),barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. Karena Polri merupakanaparatur Negara, maka pertanggungjawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakniseluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Good Governance, Polri sudah sewajarnyamenjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukumdan demokratik. Bila di masa lalu pertanggungan jawab Polri kepada Panglima ABRI dankemudian Penguasa Orde Baru, dapat dimaklumi karena demokrasi yang dimaksud masa ituadalah demokrasi terbatas (Limited Pluralism). Sekarang lain lagi, demokrasi kita sungguhsungguhsesuai dengan konstitusi Indonesia - yang note bene telah diamandemen - yangmengatakan bahwa “Kedaulatan Di Tangan Rakyat, dan dilaksanakan sesuai dengan UUD”,maka sudah selayaknya jika Polri bertanggung jawab kepada segenap stake holder Negarabangsaini. Sebagai bagian dari aparatur Negara yang bertanggung jawab pada masalahkeamanan dan ketertiban masyarakat, keberadaan Polri tidak dibenarkan di luar struktur atausystem yang ada. Demi menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan dan ketertibanmasyarakat (Kamtibmas), Polri sudah seharusnya masuk dan menjadi bagian yang takterpisahkan dari sistem keamanan yang dibangun.Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadibagian dari ABRI dan instrument kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, kedepan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus professional, tidak bolehrepresif. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam melaksanakan misipenegakan hukumnya. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakanpersyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalammewujudkan misinya, Polri harus mampu membangun citra sebagai pelindung, pengayom,pelayan masyarakat, serta pengabdi bangsa dan Negara. 71Demi mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh reformasi Polri telah terjadi danbagaimana peran Polri dalam Pengelolaan Keamanan baik pada tingkat Nasional maupunLokal, tentu diperlukan observasi yang bersifat holistic. Ini semata untuk menghindarkan biastertentu, yang bisa jadi merugikan Polri atau pun masyarakat sendiri. Benar apa yang dikatakanAdrianus Meliala, bahwa kesulitan yang dihadapi Polri dalam menjalankan reformasinya “takselamanya dan juga tak semua masalah tersebut berasal dari lingkungan intern Polri itu sendiri.”72 Banyak factor berada di luar Polri, utamanya soal anggaran buat Polri misalnya, taksemuanya ditentukan oleh Polri sendiri. Dalam system politik yang demokratik, tak saturupiahpun anggaran departemen dan lembaga Negara yang lepas dari pengawasan DPR didalamnya.Berangkat dari asumsi seperti di atas, uraian selanjutnya berusaha menyoroti peran Polri dalampengembangan Keamanan dan Ketertiban Nasional dan Lokal dari berbagai perspektif. Jika71 Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan, LMUIdan Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2006, hlm.772 Lihat tulisannya, Adrianus Meliala, Problema Reformasi Polri, Trio Repro, Jakarta, 2002, hlm. iii80