POST-CONFLICT PEACEBUILDING 2009 - Propatria Institute

yang rawan terhadap resiko pelanggaran wilayah. Di masa damai, resiko tersebut tarutamaberkaitan dengan keamanan transnasional seperti pencurian ikan, kekayaaan alam,penyelundupan, perompak laut dan sebagainya.Melihat kepada keadaan perbatasan maritim dan darat yang selama ini masih belum terurusdengan baik, resiko bagi ancaman nasional lebih disebabkan oleh kriminalitas transnasionalyang semakin meningkat. Selain itu, terdapatnya tiga alur laut kepulauan (ALKI) atau sea-lanesof communications (SLOCs) memberikan kerawanan tersendiri bagi Indonesia. 68 Sementara itupada dimensi pertahanan darat, ribuan pulau yang tersebar terutama yang berpendudukmemerlukan skenario kemampuan TNI untuk memberikan perlindungan pertahanan wilayahdalam spektrum yang luas dan terfregmentasi dari sisi wilayah (space). Kekuatan udara, padasisi lain, meliputi tugas di atas wilayah laut dan darat yang luas itu. Dari sisi skenario konflik,melihat kepada realitas geografi yang merupakan wilayah nasional yang perlu dipertahankandan dilindingi jika suatu resiko mengancam, maka akan memerlukan mobilisasi kemampuanpertahanan yang tidak mudah, termasuk menuntuk kemampuan sirkulasi pasukan ke segenapwilayah tanar air secara massif dan cepat. Di sinilah tantangan kapabilitas yang dihadapi,sebagai negara dengan kemampuan ekonomi dan teknologi yang terbatas, (bahkan bagisebuah negara maju sekalipun) kapabilitas pertahanan yang ada tidak aan pernah mencapaibentuk ataupun kekuatan yang ideal –tidak ada ukuran yang baku. Sebab yang dipelukanadalah kemampuan untuk mengatasi resiko dalam skala apapun secara efektif.Melihat kepada realitas demikian, maka kapabilitas bertahanan nasional tidak bisadiperhitungkan hanya sekedar mengukur secara matematik mengenai organisasi, jumlahpasukan dan peralatan yang dimiliki versus resiko yang dihadapi. Sebab walaupun seluruhanggaran belanja nasional diperuntukkan untuk membangun sistem pertahanan militer, makakekuatan tersebut akan terbagi habis atas space terotori yang ada dan terbengkelainya sektorsektoryang lain. Oleh karena itu, diperlukan dimensi lain (non-militer) di dalam pengelolaanpertahanan, terutama di dalam mengatasi persoalan seperti konflik. Walaupun terjadi gap antarakekuatan secara matematis dari sisi kekuatan pertahananan dari semua angkatan terhadapkekuatan lawan atau suatu kemampuan konflik militer terbuka dalam skala menengah, namunkekuatan pertahanan Indonesia akan lebih disibukkan oleh acaman berintensitas rendah (lowintensityconflict) seperti ancaman transnasional crimes di perbatasan laut dan darat. Dalamkonteks ancaman resiko demikian, maka TNI masih memiliki kekuatan selektif untuk suatu tugasMOOTW.Dalam pada itu, kekuatan TNI, baik itu satuan terpusat maupun komando yang ditempatkansecara tersebar, dari ketiga angkatan dapat digunakan untuk melaksanakan suatu misi selainperang, seperti tugas (mission) untuk tujuan penciptaan perdamaian di wilayah paska konflik.Kegetasan terhadap tugas (mission) dan bukan merupakan fungsi (function) ini penting, sebabtugas utama tentara adalah sebagai alat pertahanan. Dengan fokus kepada tugas (mission)tersebut, maka pekaksanaan operasional untuk mencapai suatu tujuan (terciptanya perdamaian)akan menjadi lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan secara politik. Kejelasan suatutugas ini penting mengingat pengalaman pada masa lalu (Orde Baru) bahwa tentara telah dapatdigunakana untuk suatu tugas yang meluas dalam payung Dwi Fungsi. Dwi Fungsi telahmemperluas fungi tentara dari pertahanan ke fungsi sosial politik yang secara praktismenjangkau seluruh sektor kehiduoan bernegara. Dengan demikian telat terjadi abuse atau68 Lebih jauh untuk permasalahan berkaitan dengan ALKI dan keamanan maritime lihat: Menyikapi StrategiPerkembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam Perspektif Keamanan Maritim. Jakarta: Markas BesarAngkatan Laut, 2007.75